Mau Dapat Hak Purna Tugas Pensiun Dini? Simak PP Tentang Pensiun Dini Massal Prolegnas RUU ASN 2023

Dalam PP Nomor 11 tahun 2017 menyebutkan bahwa PNS yang telah berusia minimal 45 tahun dan telah mengabdi paling dikit 20 tahun.

Jelas bahwa itu dilakukan sebagai upaya perampingan organisasi di lingkup pegawai ASN melalui keputusan RUU ASN 2023.

Namun, sejatinya dalam pelaksanaan pensiun dini massal dalam RUU ASN menyatakan pegawai ASN memperoleh pensiun dini bisa diperoleh predikat diberhentikan secara  tidak hormat atau secara hormat.

BACA JUGA:Daftar Area 5G Telkomsel, XL Axiata dan Indosat Tahun 2023

Disini terlihat jelas, dari pernyataan di atas, bahwasanya tolak ukur pensiun dini terletak pada akhir masa pensiun mendapat purna tugas serta hak pensiunnya.

Akan tetapi, tidak sedikit pegawai ASN harus diberhentikan secara tidak hormat karena membuat pelanggaran. 

Ketetapan ini mutlak di cantumkan melalui UU Nomor 11 tahun 1969.

BACA JUGA:Mulai 2023, Semua Belanja Barang Kebutuhan Pemerintah Wajib Melalui Sistem Ini

Purna tugas pensiun ASN menjamin kesejahteraan PNS selama tidak lagi bekerja untuk pemerintah sebagai aparatur sipil negara.

Jika demikian, apakah pegawai ASN berpotensi diberhentikan secara tidak hormat dan tidak menerima hak pensiun?

Hal demikian bisa saja terjadi, apabila pegawai melakukan pelanggaran sesuai ketentuan dalam UU ASN.

BACA JUGA:Honorer Damkar Mukomuko Datangi Kantor Bupati, Perihal Ini

Konsekuensinya, ASN diberhentikan tidak hormat atau dipecat tanpa status purna tugas dan tidak diberikan hak pensiun.

Sebaliknya, berdasarkan PP nomor 11 Tahun 2017 menetapkan bahwa pensiun dini massal menjamin purna tugas dengan hak pensiun selama menjalani masa pensiun.

BACA JUGA:Ini Penting!, Hari Pertama Kerja 2023 Semua ASN Wajib Hadir, Ada Apa ?

Sumber: