Ditengah Sorotan DPR, Bagaimana Nasib Jatah Tambang untuk Ormas? Ini Jawaban Bahlil Lahadalia

RMONLINE.ID – Polemik mengenai alokasi jatah tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) terus menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam sidang yang diadakan oleh DPR, pertanyaan tajam dilontarkan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian jatah tersebut.

Bahlil, dengan tenang namun tegas, memberikan jawaban yang tidak banyak orang prediksi. “Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berlandaskan pada prinsip keadilan dan transparansi,” ujar Bahlil. Ia menambahkan bahwa tidak ada ruang bagi praktik nepotisme atau favoritisme dalam pengelolaan sumber daya alam negara.

BACA JUGA:Intip Sejarah Kucing di Eropa! Mulai dari Awal Mula Dipelihara Hingga Jumlah Populasinya

BACA JUGA:8 Jenis Pekerjaan Online yang Bisa Tambah Pundi-Pundi Rupiah!

Sidang ini membuka diskusi lebih luas mengenai bagaimana pemerintah mengatur dan mengawasi pemberian hak atas tambang, terutama kepada ormas. Bahlil menegaskan bahwa setiap ormas yang diberikan jatah tambang harus melalui proses seleksi yang ketat dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. “Ini bukan tentang siapa yang Anda kenal, tetapi apa yang Anda bisa lakukan untuk negara,” tegasnya.

Pernyataan Bahlil ini disambut baik oleh sejumlah pengamat ekonomi dan aktivis lingkungan, yang melihatnya sebagai langkah positif menuju reformasi sektor pertambangan yang lebih bertanggung jawab. Namun, masih ada keraguan di kalangan lain yang mempertanyakan apakah pemerintah akan konsisten dalam menerapkan standar yang telah diumumkan.

BACA JUGA:Masyarakat Bisa Sembelih Hewan Kurban di RPH Mukomuko Dibantu Penjagal Bersertifikat

BACA JUGA:Tekan Kasus DBD, Dinas Kesehatan Mukomuko Bagikan Ratusan Kilo Serbuk Abate Obat Pembasmi Jentik Nyamuk

Di tengah tantangan ekonomi global dan tekanan untuk meningkatkan pendapatan negara, pemerintah dihadapkan pada dilema antara memacu investasi dan menjaga kelestarian lingkungan. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana pemerintah akan menavigasi antara dua kepentingan yang seringkali bertentangan ini?

Dengan mata DPR dan masyarakat yang terus mengawasi, langkah pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ini akan menjadi kunci. Apakah reformasi yang dijanjikan akan terwujud? Dan apakah pemerintah dapat memastikan bahwa jatah tambang yang diberikan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan?

Kisah ini masih akan terus berkembang, dan semua pihak menantikan bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan adil.*

Sumber: