Wisnu Pimpinan Dewan Mukomuko Respons Rencanaa Aksi Bubarkan DPR

MUKOMUKO, RADARMUKOMUKO.COM – Himbauan aksi demo bubarkan DPR yang digaungkan oleh Aliansi Mukomuko Bangkit pada 3 September 2025, mendapat respons unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mukomuko. 

Wakil Ketua 1 DPRD Mukomuko Wisnu Hadi, SE ketika dikonfirmasi, Minggu, 31 Agustus 2025. Ia dengan tegas menyatakan siap menerima kedatangan massa aksi. 

‘’Tidak masalah demo, silahkan datang, kami siap menyambut dan melayani dengan baik,’’ kata Wisnu Hadi dihubungi via ponselnya. 

Wisnu menyebutkan, aksi demo merupakan salah satu cara yang dibenarkan secara undang-undangan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat. 

BACA JUGA:Merasa Tidak Mampu, Politisi Nasdem Bella Shofie Mundur dari Kursi Dewan

BACA JUGA:Masyarakat Marah Hingga Rumahnya Dijarah, NasDem Berhentikan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach

Ini sebagaiaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sebagaimana yang berlaku di negara Indonesia, menyampaikan pendapat adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

Dikatakan Wisnu Hadi, pada pelaksanaan aksi demo nanti, diimbau kepada masyarakat yang tergabung ke dalam barisan menyuarakan tuntutan tidak memancing terjadinya tindakan anarkis. 

‘’Harapan kami, pada aksi nanti dapat berjalan baik. Tidak memuat unsur dendam, atau tempat melampiaskan kebencian. Yang terpenting, maksud dan tujuan untuk menyampaikan pesan tercapai,’’ pintanya. 

Disamping itu, kata Wisnu Hadi, pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk menahan diri tidak terpancing dengan isu yang saat ini berkembang di tingkat pusat. 

Di tingkat pusat dan beberapa daerah lainnya, aksi demo sempat terjadi kericuhan hingga terjadi pembakaran gedung hingga penjarahan. 

Di Mukomuko, kata Wisnu, hal demikian jangan sampai terjadi. 

BACA JUGA:Belajar Pajak dengan Ceria, Siswa SDIT Al Kautsar Ikuti Pajak Bertutur 2025

BACA JUGA:Tok! Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin 10 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Puluhan Miliar

Sumber: