Anggaran DAK Fisik 2026 Nihil, Pemerintah Mukomuko Sulit Wujudkan Pembangunan

RADARMUKOMUKO.COM - Tahun depan 2026 Pemerintah Kabupaten Mukomuko menghadapi tantangan berat. Pasalnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dipastikan tidak turun sehingga sulit untuk mewujudkan pembangunan sesuai dengan visi dan misi.

Di Provinsi Bengkulu ada dua kabupaten bernasib sama, yaitu Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kepala Bapelitbangda Mukomuko, H. Gianto, SH, M.Si tidak menapik kabar ini dan dirinya juga mengaku kaget. 

Upaya sudah dilakukan secara maksimal dari awal dengan pengajuan proposal hingga lobi-lobi langsung ke pusat untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis, terutama jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan.

"Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan terbaru memang untuk 2026, Kabupaten Mukomuko tidak menerima DAK untuk fisik," katanya.

BACA JUGA:Jika Pejabat dan Anggota Dewan Mengalah, Gaji PPPK Paruh Waktu Mukomuko Bisa Diditambah Hingga Setara UMK

BACA JUGA:ASN PPPK Paruh Waktu Yang Minta Pindah Sama Dengan Mengundurkan Diri, Tapi Ada Pengecualiannya

Apakah masih ada alternatif lain seperti melalui skema Inpres Infrastruktur atau jalur lainnya?, Gianto mengatakan, proses pengajuan program ke pusat selalu dilakukan melalui seluruh skema. 

Sebab harapan pemerintah, walaupun program dari pusat dan dikerjakan oleh pihak kementerian seperti balai jalan, yang penting untuk Kabupaten Mukomuko dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Yang pasti, nihilnya DAK Fisik sangat merugikan, sebab DAK menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Tanpa DAK, APBD Mukomuko yang relatif terbatas tidak akan mampu menutup kebutuhan pembiayaan infrastruktur dalam skala besar.

Terlebih, daerah ini masih menghadapi sederet pekerjaan rumah, baik pembangunan jalan yang rusak parah, fasilitas kesehatan yang minim, sarana pendidikan yang butuh renovasi, serta jaringan irigasi pertanian yang tak kunjung maksimal. 

"Kita harus jujur, APBD kita sangat terbatas. Tanpa DAK, pembangunan bisa kurang maksimal. Ya harapan kita masih ada kebijakan lain," harapnya. 

Pemerintah daerah Mukomuko masih menyimpan harapan ada peluang lewat mekanisme Inpres Infrastruktur atau skema bantuan lain dari pemerintah pusat. Namun, harapan itu tentu butuh perjuangan keras dan strategi lobi yang tidak main-main.

"Kami tetap berharap ada kebijakan pusat yang lebih bijak. Mukomuko masih sangat membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar pembangunan tetap berjalan," tegasnya.

Sumber: