Pembangunan di Mukomuko Berkembang Pesat, Tapi PBB-P2 Masih Stagnan

Validasi objek pajak sebetulnya sudah diupayakan dan terus berjalan, hanya saja untuk memaksimalkan proses ini perlu kerjasama dengan badan statistik, juga butuh dana cukup besar, persoalan ini sudah dibahas sebelumnya.

"Secara bertahap terus kita lakukan. Juga kita berharap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak," paparnya.

Sekarang sudah banyak warga secara mandiri datang melaporkan objek pajaknya, karena keperluan meminjam bank, bahkan untuk syarat masuk perguruan tinggi dan kebutuhan lainnya.

Kedepan dimulai dari pegawai juga akan dicoba diterapkan disiplin bayar pajak, bukti payar PBB ini akan menjadi salah satu syarat dalam pengajuan pencairan TPP atau hal lainnya.

"Kalau minjam bank sekarang wajib ada bukti PBB, juga sudah ada pergurunan tinggi yang meminta itu, akhirnya masyarakat terpaksa mengurus PBB nya," ungkapnya.

Selain melakukan pendataan jumlah obyek wajib pajak. BKD Kabupaten Mukomuko juga akan kembali mengkaji ulang soal penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditetapkan pemerintah daerah.

 Menurut dia, penetapan NJOP masih sangat kecil. Sehingga pemerintah daerah kesulitan untuk mendapatkan pendapatan asli daerah dari sektor PBB. 

"NJOP nya masih sangat kecil. Itulah sebabnya, perolehan PBB kita setiap tahunnya selalu kecil," tutupnya.*

Sumber: