Guru Honorer Pertanyakan Gaji 4 Bulan Yang Belum Dibayar ke Komisi III DPRD Mukomuko

"Kita mengira, gaji guru honda, tidak ada masalah lagi. Maka kita akan pertanyakan mengapa dana BOS maupun BOP tersebut bisa tidak untuk membayar gaji mereka. Sebelumnya, dewan juga sudah meminta data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko terkait penggunaan dana BOS maupun BOP," tegasnya.

BACA JUGA:Rumah Pejabat Pemkab Mukomuko Disambar Petir, Begini Kondisinya

Masih dikatakannya, tidak memungkinkan gaji guru honda dibebankan 100 persen di APBD, sebab secara aturan ada kendala. Maka terkait kendala yang terjadi, lebih tepatnya menjelaskan pihak eksekutif.

"Kita tetap akan meminta kejelasan dari dinas. Kehadiran kawan-kawan honorer kita sambut dengan baik dan senang hati, karena memang mereka perjuangkan haknya," tuturnya.

Terus soal pengangkatan PPPK, dewan sepakat diprioritaskan bagi guru honda. Bahkan pihaknya sangat mensuport dan mendorong keinginan guru honda tersebut.

Permintaannya, pemerintah daerah supaya betul-betul memperhatikan guru honda jika nanti ada pengangkatan PPPK. 

BACA JUGA:Kabar Terbaru Jalan Mukomuko – Kerinci Sudah Tembus, Melewati Kawasan TNKS

Namun ia mengakui, soal pengangkatan pegawai juga harus dipertimbangkan untuk mengukur kebutuhan anggaran.

Karena beban anggaran untuk gaji mereka, tidak seluruhnya dibebankan di APBN. 

Namun ada sebagian dibebankan di DAU. Jangan sampai DAU jebol karena tidak ada tolak ukur. 

"Ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah. Kalau keinginan kami, seluruh guru honda bisa diangkat PPPK. Tidak ada salahnya memprioritaskan guru honda yang kemarin belum terangkat," tutupnya.*

Sumber: