Politik Adat Bangsa Kita Dijadikan Strategi Licik Oleh Belanda Pura-pura Mengakuinya Asalkan

Politik Adat Bangsa Kita Dijadikan Strategi Licik Oleh Belanda Pura-pura Mengakuinya Asalkan

Politik Adat Bangsa Kita Dijadikan Strategi Licik Oleh Belanda Pura-pura Mengakuinya Asalkan--

RADARMUKOMUKO.COM - Indonesia adalah salah satu negara yang pernah dijajah oleh Belanda selama sekitar 346 tahun. 

Belanda berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara dengan menggunakan berbagai strategi dan taktik. Salah satu strategi licik yang digunakan oleh Belanda adalah politik adat.

Politik adat adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada hukum dan kebiasaan adat setempat. Belanda memanfaatkan politik adat untuk memecah belah dan menundukkan rakyat Indonesia. 

Caranya adalah dengan mengakui dan mempertahankan kekuasaan para raja, sultan, dan pemimpin adat di berbagai daerah, asalkan mereka mau tunduk dan bekerja sama dengan Belanda.

Politik adat mulai diterapkan oleh Belanda sejak abad ke-17, ketika mereka mendirikan *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)* atau *Perusahaan Hindia Timur*, sebuah perusahaan dagang yang mendapatkan monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara.

BACA JUGA:Meneer Belanda Turis Pertama Kali Datang ke Bali, Padahal Awalnya Tidak Pernah Promosi Wisata, Karena Ini

BACA JUGA:Cara Cantik Yang Tidak Biasa Wanita Beberapa Suku di Dunia, Hasilnya Jadi Ngeri

Dalam kongsi dagang, VOC memberikan bantuan militer, keuangan, atau administratif kepada para raja atau sultan, sedangkan para raja atau sultan memberikan hak monopoli perdagangan kepada VOC.

Dengan politik adat, Belanda dapat menghemat biaya dan tenaga dalam menjalankan pemerintahan kolonial.

Belanda juga dapat menghindari konflik langsung dengan rakyat Indonesia, karena mereka mengandalkan para penguasa lokal untuk menjaga ketertiban dan mengeksploitasi sumber daya alam.

Belanda juga dapat memperkuat pengaruhnya dengan memberikan bantuan, perlindungan, dan penghargaan kepada para penguasa lokal yang loyal.

Namun, politik adat juga memiliki dampak negatif bagi rakyat Indonesia. Politik adat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi antara para penguasa lokal dengan rakyat biasa.

Politik adat juga menghambat perkembangan nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia, karena mendorong kesetiaan kepada daerah masing-masing. Politik adat juga menimbulkan konflik antar daerah, karena adanya persaingan dan permusuhan antara para penguasa lokal.

Salah satu contoh dampak negatif politik adat bagi rakyat Indonesia adalah *Tanam Paksa*, yaitu sebuah sistem perpajakan yang mewajibkan rakyat untuk menanam tanaman komersial seperti kopi, tebu, tembakau, nila, atau cengkeh untuk VOC. Tanam paksa menyebabkan kemiskinan, kelaparan, dan kematian bagi rakyat Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: