Keluhan Warga Soal Penegakan Hukum Sudah Sampai ke Presiden Prabowo

RADARMUKOMUKO.COM - Keluhan masyarakat terkait ketidakadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia sudah sampai kepada Presiden Prabowo Subianto.

Presiden menyampaikan ia sering mendapatkan aduan dari masyarakat melalui media sosial (medsos) tentang ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Perkembangan teknologi membuat masyarakat kini lebih mudah mengadukan hal-hal yang dirasakan tidak adil, termasuk langsung kepada kepala negara.

Terkait hal ini, Prabowo menegaskan bahwa aparat tetap harus bertindak tegas apabila terdapat pelanggaran oleh pihak-pihak berkekuatan besar.

Presiden menekankan, negara harus lebih kuat dari kelompok yang melanggar hukum dan proses hukum harus berjalan tanpa pengecualian, dengan menjunjung asas keadilan.

BACA JUGA:Berproses Hukum, Ramli Desak BPN Mukomuko Bekukan Sertifikat Tanah Heldi Gusnadi

BACA JUGA:Target Realisasi Rendah, 16 Desa Belum Bisa Ajukan Pencairan DD Tahap II

Pernyataan ini Prabowo tegaskan sebagai pengingat keras agar tak ada lagi proses hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sehingga keadilan sejati di Indonesia dapat ditegakkan.

"Kalau ada apa-apa mereka punya gadget. Yang repot laporannya selalu langsung ke presiden, itu yang capek itu. 'Pak Prabowo begini', waduh, saya harus bereaksi karena itu rakyat kita, rakyat saya," ujar Prabowo di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, dikutib dari beritasatu.

Hal itu disampaikan Prabowo seusai melihat penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp 13,25 triliun akibat korupsi ekspor minyak goreng curah (CPO) dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan.

Prabowo mengingatkan penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan untuk berhati-hati dalam bertindak agar tidak menimbulkan kecaman dari masyarakat luas. 

BACA JUGA:Raperda RTRW Mukomuko Masih Diwarnai Protes, Masyarakat Tolak Selagan Raya jadi Daerah Pertambangan

BACA JUGA:Tahun ini Pemerintah Fokus Penyelesaian Tapal Batas Bandaratu Dengan SP7

Prabowo menekankan proses hukum yang melibatkan orang kecil harus menggunakan empati dan hati nurani.

Sumber: