MUKOMUKO, RADARMUKOMUKO.COM – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu telah menyelesaikan proses efisiensi belanja APBD Kabupaten Mukomuko tahun 2025.
Data terhimpun, dari plafon APBD hasil pengesahan senilai Rp1,026 triliun, pasca efisiensi ditemukan angka total pendapatan sebesar Rp942.087 miliar.
Dari total APBD pasca efisiensi Rp942,087 miliar tersebut, meliputi dana transfer ke daerah sebesar Rp813 miliar, ditambah dengan pendapatan lain-lain yang sah sekitar Rp8 miliar dan asumsi Silpa APBD tahun 2024 sebesar Rp50,4 miliar.
Pun demikian, terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran ini, sedikit mengurai kesedihan dari sebagian wakil rakyat di DPRD Mukomuko.
BACA JUGA:Hingga Pelosok Negeri, 1,2 Juta Agen BRILink Jangkau 88% Wilayah Indonesia
BACA JUGA:Pernyataan Sikap APDESI, Siap Dampingi Persoalan Hukum Kades 3 Desa di Mukomuko
Seperti halnya disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Mukomuko, Aceng Zakaria. Ia sedikit pun tak menangkap kebijakan efisiensi, karena itu merupakan kebijakan aturan dari pemerintah pusat yang wajib dipatuhi daerah.
Hanya saja, ia menaruh kekecewaan pada proses efisiensi yang dilakukan tim eksekutor di tingkat daerah. Menurut Aceng Zakaria, terfokus pada tahapan efisiensi belanja kegiatan yang disebut-sebut pokir anggota dewan Mukomuko.
Ia mengatakan, pada proses pemangkasan anggaran dana pokir, ada indikasi tebang pilih. Termasuk kegiatan pokir yang bermula dari aspirasi masyarakatnya dihilangkan.
‘’Yang enggak enaknya, hanya punya saya yang dinolkan. Pokir kawan-kawan yang lain malah masih muncul pasca efisiensi,’’ kata Aceng Zakaria ketika ditemui di lembaga DPRD Mukomuko, Kamis, 24 April 2025.
BACA JUGA:Pinjam KUR Bank Mandiri Rp 100 Juta, Segini Perkiraan Cicilan Bulanannya
Aceng menyebutkan, dalam tahapan pembahasan anggaran hingga finalisasi APBD, masing-masing anggota dewan dijatahi kegiatan pokir untuk membantu laju pembangunan di lingkungan masyarakat daerah pemilihan (Dapil).
‘’Apalagi, ya kecewa berat. Pokir yang saya anggarkan memang berangkat dari aspirasi masyarakat. Kalau dihilangkan keseluruhan, saya mau ngomong apa ke masyarakat,’’ ujarnya.
Aceng tak menepis, ada beberapa anggota dewan dengan posisi kegiatan pokirnya masih aman, tidak terlindas efisiensi. Sebagian lagi, ada yang dikurangi nilainya.