‘’Yang tak habis pikir, punya saya dihilangkan. Toh ada yang nilai dana pokirnya melonjak dari hasil kesepakatan awal,’’ ulasnya.
Mengenai pemangkasan dana pokir anggota dewan, kata Aceng, pihaknya akan mencoba membangun kebersamaan dengan kawan-kawan anggota dewan lainnya. Ia menginginkan persoalan ini dapat dibahas secara bersama.
‘’Tentunya persoalan ini akan saya laporkan ke pimpinan. Harapan saya, ini dapat dibahas secara bersama demi kekompakan dan kebersamaan,’’ pintanya.
Terkait adanya pemangkasan dan penambahan dana pokir anggota dewan juga telah diketahui anggota dewan lainnya.
Hendra Gunawan, anggota DPRD Mukomuko dari Dapil 3. Ia mengakui, dana pokir yang telah diplot atas nama dirinya di APBD dipotong sebagian.
‘’Saya juga mengalami pengurangan anggaran, tetapi masih muncul setengah dari yang telah dianggarkan sebelumnya,’’ ujar Hendra.
Hal berbeda dengan yang dialami Hanasrum, anggota DPRD Mukomuko. Ia mengakui, pasca efisiensi anggaran, dana pokir yang ditujukan untuk pembangunan masih muncul dalam penganggaran.
‘’Untuk saya, posisi sekarang masih aman. Kabarnya, pokir Ketua DPRD yang semula Rp1 miliar, dikabarkan hilang Rp600 juta atau 60 persen dari anggaran semula,’’ tegasnya.
Meski demikian, kata Hanasrum, terkait anggaran pasca efisiensi ini belum disampaikan secara resmi kepada anggota dewan.
‘’Kami tahu ini dari ketua, sebab beliau lebih awal mendapat pemberitahuan anggaran pasca efisiensi dari eksekutif,’’ demikian Hanasrum.