RADARMUKOMUKO.COM – Pada tahun 2023 ini, sudah dipastikan pemerintah akan membuka pendaftaran untuk ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Setiap daerah diberi keleluasaan menyusun farmasi sesuai kebutuhan pegawai masing-masing.
Sedangkan untuk kuota, akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki.
Terkhusus untuk Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kuota PPPK yang bakal dibuka hampir dipastikan ratusan, karena dana transfer untuk gaji PPPK yang diterima daerah mencapai Rp 18 miliar.
Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE, MM, Ak, CA, CPA mengatakan untuk pembukaan pendaftaran PPPK, pemerintahannya sudah siap, sekarang tinggal menunggu pemerintah pusat membuka link farmasi yang diusulkan.
BACA JUGA:Honorer Bisa Lega, Pemerintah Pusat dan Daerah Sepakati Solusi Pegawai Non ASN, Ini Infonya
BACA JUGA:Sudah Diperpanjang, SK Guru Honorer Mukomuko Segera Dibagikan, Berikut Pembayaran Gaji
Selain itu juga seluruh juklak-juknis pelaksanaannya diatur pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya melaksanakan tes sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan. Tes PPPK, kemungkinan besar dilakukan serentak se-Indonesia.
“Untuk penerimaan PPPK, diatur oleh pusat, mulai dari tahapannya, jadwal dan ketentuan pelaksanaan. Daerah mengajukan farmasi dan melaksanakan tes seperti apa yang diberikan pusat,” kata Sapuan.
Lanjutnya, pemerintah Mukomuko sudah menyusun list rencana kuota dan farmasi yang akan dibuka pada penerimaan PPPK nanti. Hanya saja masih menunggu petunjuk lengkap pemerintah pusat. Jurusan-jurusan yang diinginkan ini akan dimasukkan pada pengajuan ke pusat.
“Sudah ada rencana, bidang apa saja yang akan kita terima, sesuai kebutuhan. Tapi ini masih rencana, hingga belum bisa disampaikan,” paparnya.
BACA JUGA:Cara Simpel Cek Pengumuman Kelulusan Administrasi PPPK Tenaga Teknis 2022
BACA JUGA:Besar Mana Gaji PNS dan PPPK? Ini Angkanya
Masih disampaikan bupati, kemungkinan besar yang menjadi prioritas masih untuk tenaga guru dan kesehatan. Tapi belum bisa dipastikan berapa jumlahnya, guru apa saja dan begitupun untuk kesehatan. Ia juga memastikan untuk jurusan lain untuk mengisi kekurangan pegawai di OPD juga akan dibuka. Maka sebelumnya sudah disampaikan surat ke OPD untuk menyampaikan data kekurangan pegawainya.
‘’Kita sudah minta semua OPD menyampaikan data pegawai dan kebutuhannya. Dari data ini nanti dilihat apa yang paling dibutuhkan. Namun guru dan kesehatan tetap lebih banyak dari pegawai teknis yang akan kita terima,’’ tutupnya.*