Sanak Perangkat Desa Dilarang Menjadi Pengurus Koperasi Merah Putih, Bebas Kredit Macet

RADARMUKOMUKO.COM - Sekarang sedang berlangsung pembentukan pengurus koperasi merah putih di desa-desa, bahkan sebagian sudah selesai.

Koperasi merah putih harus ada di setiap desa, karena untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Presiden Prabowo secara langsung menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Suatu hal yang perlu diperhatikan, untuk memastikan koperasi desa nantinya berjalan dengan baik dan bebas dari masalah korupsi dan menopoli, maka pemerintah pusat menekankan orang-orang yang menjadi pengurus koperasi harus bebas dari masalah dan kepentingan pribadi pejabat desa.

Maka Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membeberkan sejumlah syarat untuk menjadi bagian dari Koperasi Desa Merah Putih. 

BACA JUGA:Lomba Perpustakaan Desa di Mukomuko Sukses, Ini Daftar Pemenang

BACA JUGA:Lewat Desa BRILiaN, BRI Dorong Usaha Camilan Menjadi Produk Oleh-Oleh Unggulan

Menurutnya, ada persyaratan ketat untuk menjadi pengurus kopdes merah putih. Para calon pengurus harus lolos pemeriksaan sistem layanan informasi keuangan (SLIK), yang berarti mereka tidak boleh memiliki riwayat keuangan yang buruk atau bermasalah. 

Selain itu, tidak boleh ada hubungan kekeluargaan antara pengurus koperasi dengan perangkat desa.

"Semua pengurus kopdes merah putih itu lolos dari sistem laporan informasi keuangan, alias tidak cacat dan tidak bermasalah," katanya pada wartawan dilansir.

Kemudian untuk masalah gaji, sempat viral disebutkan di media sosial bahwa pengurus akan mendapat Rp8 juta per bulan. 

Hal ini langsung dibantah oleh Budi Arie yang mengatakan belum ada pembahasan mengenai masalah tersebut. 

"Belum, belum ada," tutup Budi.

BACA JUGA:Rekomendasi 4 Parfum Pria Cocok untuk Cuaca Tropis

Sumber: