KPU Gelar FGD Evaluasi Pilkada, Kurang Sosialisasi dan Money Politik Disinggung

KPU Gelar FGD Evaluasi Pilkada, Kurang Sosialisasi dan Money Politik Disinggung

KPU Gelar FGD Evaluasi Pilkada, Kurang Sosialisasi dan Money Politik Disinggung--Sumber Foto : Amris/radarmukomuko.com

RMONLINE.ID - Partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Mukomuko hanya sekitar 77 persen. Angka ini menurun cukup banyak di bandingkan Pilkada sebelumnya yang mencapai di atas 81 persen.

Terkait hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko menggelar Focus Group Discussioan (FGD) dalam rangka penyusunan laporan evaluasi  pemilihan serentak tahun 2024.

Pada acara yang berlangsung, Rabu,26 Februari 2025 di aula Hotel Bumi Batuah, Kecamatan Kota Mukomuko ini, masalah minim sosialisasi dan maraknya isu money politik banyak disinggung peserta.

"Angka partisipasi pemilih hanya sekitar 77 persen, menurun cukup banyak di bandingkan Pilkada sebelumnya. Menurut kami memang KPU minim sosialisasi," kata salah seorang peserta Ery Yanto.

BACA JUGA:Mukomuko Bakal Adopsi Instrumen Gubernur Bengkulu 21 Februari 2025 tentang Pendidikan

BACA JUGA:Dana DL Dipangkas Hingga 52 Persen, Dewan Kehilangan Biaya Happy-Happy

Lanjutnya, pada Pilkada sebelumnya KPU cukup gencar melakukan sosialisasi, terutama melalui media massa, sehingga partisipasi pemilih juga cukup baik.

Maka KPU diminta mengevaluasi soal keterbukaan dalam penggunaan anggaran sosialisasi. Kurangnya informasi yang diterima masyarakat membuat pilkada kurang diminati.

"Sosialisasi itu penting supaya masyarakat memahami jadwal dan cara menggunakan hak pilihnya," paparnya.

Peserta lainnya, Amris Tanjung menyampaikan turunnya jumlah pengguna hak suara, tidak hanya karena masalah sosialisasi, tapi juga dipengaruhi isu money politik.

Masyarakat yang termakan isu, saat tidak ada calon yang memberi, akhirnya juga tidak datang ke TPS saat pemilihan. 

BACA JUGA:Pemerintah Pusat Mulai Hitung-Hitungan, Daerah Harus Tingkatkan PAD

BACA JUGA:Begini Pesan Wakil Bupati Mukomuko Untuk Kamajuan Daerah ke Depan

Juga dikarenakan pemahaman masyarakat terkait tujuan mereka memilih seorang pemimpin yang masih minim. Banyak warga yang masih berpikir, siapapun kepala daerag atau pemimpin, kehidupan mereka tetap sama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: