Dana TPP untuk PPPK Tenaga Teknis, Guru dan Kesehatan Belum Tersedia di APBD 2025

RMONLINE.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran belanja pegawai sekitar Rp 600 miliar dari total belanja APBD tahun 2025 sebesar Rp1.026 triliun.  

Dari anggaran belanja pegawai tersebut Rp54 miliar dialokasikan untuk persediaan pembayaran dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN), baik berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK).

Pun demikian, khusus TPP untuk PPPK tenaga teknis, guru dan kesehatan hasil seleksi seleksi penerimaan CASN tahun 2024, belum tersedia dananya di APBD Mukomuko.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko, Eva Trirosanti, SH ketika dikonfirmasi, pihaknya membenarkan bahwa TPP bagi CASN PPPK penerimaan tahun 2024 belum teranggarkan di APBD tahun ini. 

BACA JUGA:Kuras APBN Rp18 Miliar, Pengadilan Agama Menuai Sorotan Publik

BACA JUGA:Pelantikan Bupati 20 Februari? Rangkaian Kegiatan HUT Kabupaten Terancam

‘’Belanja pegawai untuk pembayaran TPP ASN tahun 2025 sekitar Rp54 miliar lebih. Ini belum mengakomodir anggaran TPP bagi PPPK hasil seleksi 2024,’’ kata Eva Trirosanti di Mukomuko, Selasa, 5 Februari 2025.  

Di tahun 2024, kuota penerimaan CASN PPPK Kabupaten Mukomuko sebanyak 850 orang. Sesuai rencananya, pengangkatan sejumlah CASN PPPK yang dinyatakan lulus, tetap dilaksanakan dalam tahun 2025 ini. 

Menurut Eva Trirosanti, ketika pengangkatan PPPK 2024 dilaksanakan di pertengahan tahun ini, jelas TPP hak mereka tetap harus dipikirkan daerah. 

‘’Terkait persediaan TPP bagi PPPK tahun 2024 ini, perlu penambahan anggaran. Ya, harusnya demikian, mereka juga berhak menerima TPP seperti ASN lainnya,’’ ujarnya.

BACA JUGA:Resmi dari Pertamina, di Mukomuko Terdapat 261 Pangkalan Gas Epiji 3 Kilogram

BACA JUGA:Anggaran TPP ASN di APBD Mukomuko 2025 Sebesar Rp54 Miliar

Dengan demikian, kata Eva Trirosanti, daerah tentunya harus mencari solusi penambahan anggaran untuk persediaan dana TPP ini. 

‘’Ya, mau tidak mau harus dipikirkan bersama. Daerah tentunya harus memikirkan TPP PPPK hasil seleksi 2024,’’ demikian Eva.*

Sumber: