Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko Meningkat

MUKOMUKO, RMONLINE.ID – Selain gencarkan pembangunan fisik, era pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Sapuan – Wasri juga berhasil menata sistem birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. 

Fakta ini dibuktikan dari hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada dua tahun terakhir. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Mukomuko terlepas dari belenggu nilai C ke B.

‘’Berkat kerja sama kolaborasi kawan-kawan OPD, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dari tahun ke tahun makin membaik, dan alhamdulillah Kabupaten Mukomuko juga menerima piagam SAKIP Eward tahun 2024 dari Kemenpan-RB dengan nilai predikat B,’’ kata Sekretaris Daerah (Sekda) Mukomuko, Dr. Abdiyanto, SH., M. Si ketika dikonfirmasi, Jum’at, 4 Oktober 2024. 

BACA JUGA:Sapuan – Wasri Terbukti Wujudkan Pembangunan di Semua Wilayah Kecamatan, Ini Daftarnya

BACA JUGA:Pjs Bupati Mukomuko M. Rizon Hadiri Maulid Nabi di Desa Marga Mukti Penarik

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko Meningkat--Sumber Foto : Ibnu Rusdi/RMOnline.id

Abdiyanto menyampaikan, predikat B untuk nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mukomuko berhasil diraih sejak dua tahun terakhir. 

‘’Sebelumnya, SAKIP Pemkab Mukomuko sempat diposisi C. Ini betul-betul menjadi perhatian, dan kita bersyukur ada peningkatan yang signifikan,’’ ujarnya. 

Ia menyampaikan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan reformasi birokrasi. Dikatakannya, ini berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

BACA JUGA:KPU Mukomuko Segera Cetak Susu Pilkada, Begini Penampakannya

BACA JUGA:Realisasi Pembangunan Tahun Keempat Era Sapuan – Wasri Memimpin Kabupaten Mukomuko, Berikut Daftarnya

‘’SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaporan ini wajib disampaikan bagi penyelenggara pemerintahan baik pusat, provinsi maupun daerah,’’ terangnya. 

Ia juga menyampaikan, SAKIP juga menjadi bagian dari indikator penilaian oleh pemerintah pusat dalam mendukung sisi penganggaran di masing-masing instansi pemerintahan. 

‘’Artinya, SAKIP ini juga bagian dari indikator penilaian pemerintah pusat dalam mendukung penganggaran untuk pemerintah daerah,’’ paparnya. 

Sumber: