Politik Uang di Pemilu Bakal Menular di Pilbup, Ini Pesan Bawaslu

RMONLINE.ID - Bukan rahasia lagi dan sudah diakui para mantan calon anggota dewan, politik uang sudah terjadi secara masif  di pemilu legislatif beberapa waktu lalu.

Untuk mendapat dukungan, Caleg atau tim suksesnya pada pemilu yang lalu harus membagikan uang Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu untuk satu orang pemilih. Seminim-minimnya membagikan sembako.

Penyakit pemilu berupa politik uang ini, berpeluang besar menulular dalam Pilkada pemilihan calon bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA:Seleksi CPNS Pemkab Mukomuko 2024, Dibutuhkan 5 Orang Baru Terisi 3 Pelamar

BACA JUGA:Belum Ditetapkan Calon, Bawaslu Mulai Tempel Ketat Sapuan - Wasri

Kondisi yang sama bisa saja terjadi di Pemilihan gubernur, bupati dan walikota di berbagai daerah lainnya.

Bahkan pengakuan dari salah seorang tim sukses calon, sekarang ini sulit untuk berkampanye mengajak pemilih untuk mendukung calonnya.

Kebanyakan pemilih saat diminta mendukung atau memilih calon, selalu melemparkan pertanyaan balik, menanyakan uang atau amplopnya ada atau tidak.

Ia mengaku, masyarakat ketularan atau ketagihan dengan sistem kampanye beberapa caleg yang membagikan uang dan sembako untuk dipilih pada pemilu lalu.

"Kita kurang percaya diri kampanye kalau bukan bersama calon, karena pemilih menanyakan ada uangnya atau tidak. Ini dampak dari pembiaran politik uang di pemilu," kata pria yang tidak disebut namanya ini.

BACA JUGA:Diserahkan ke BKSDA, Perangkap Buaya Milik Dinas LH Belum Pernah Poin

BACA JUGA:Pemkab Mukomuko Bangun Gedung Baru 4 Puskesmas, Peningkatan Layanan Kesehatan

Ketua Bawaslu Mukomuko, Teguh Wibowo diminta tanggapannya terkait dengan potensi politik, mengharapkan para calon mematuhi aturan pemilu, salah satunya larangan politik uang.

Sebagai pengawas pemilu, pihaknya akan berupaya maksimal meminimalisir terjadinya politik uang dalam Pilkada kali ini.

Sumber: