Pemilu Pertama 1955 Diikuti PKI Hingga Ormas, TNI dan Polisi Punya Hak Pilih

RADARMUKOMUKO.COM - Pemilihan Umum (Pemilu) pertama Indonesia setelah kemerdekaan dilaksanakan pada 1955 atau 10 tahun setelah merdekan pada 1945.

Awalnya pemerintah akan menyelenggarakan pemilu pada awal 1946, namun akhirnya tidak dapat dilaksanakan. 

Alasannya karena berbagai alasan, mulai dari ketidaksiapan pemerintah, belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu, kondisi keamanan hingga  serbuan kekuatan asing.

Walau yang pertama pemilu 1955 dianggap  berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Bahkan pemilu ini diakui oleh negara-negara asing. 

Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

BACA JUGA:Pemkab Siapkan Edaran Penyesuaian Operasional Panti Pijat, Karaoke dan Rumah Makan Selama Ramadhan

Pemilu pertama dilakukan dua tahap, pada pemilihan pertama memilih anggota DPR. Diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dengan diikuti oleh 29 partai politik dan individu.

Tahap kedua pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.

Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, dan kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. 

Pada pemilu 1955 ini anggota TNI dan Polri masih diperbolehkan memberikan suara. 

Pelaksanaan pemilu ini didasarkan pada UU Nomor 7 Tahun 1953, yang dilaksanakan untuk memilih anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

BACA JUGA:Berdayakan Kelompok Perempuan, Klaster Usaha Binaan BRI ini Sukses Sulap Batok Kelapa Jadi Kerajinan Tangan

Peserta pemilu tidak hanya berasal dari partai politik, tetapi juga organisasi massa dan calon perorangan (bukan anggota partai). 

Sumber: