Permasalahan yang Terjadi Ketika Indonesia Melakukan Perubahan Mata Uang dari ORI ke Rupiah

RADARMUKOMUKO.COM - Rupiah merupakan mata uang resmi Indonesia yang telah digunakan sejak tahun 1952. 

Namun, sebelum rupiah, ada mata uang yang disebut Oeang Republik Indonesia (ORI) yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1946, setahun setelah kemerdekaan RI.

ORI merupakan mata uang pertama yang dicetak oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa campur tangan penjajah. 

ORI juga merupakan simbol dari kedaulatan dan kemandirian ekonomi Indonesia di tengah perjuangan melawan Belanda dan Jepang.

BACA JUGA:Senjata Tradisional Rakyat Melawan Penjajah, Keris, Rencong, Tombak, Golok Hingga Bambu Runcing

BACA JUGA:Dihuni Oleh Berbagai Suku Etnis, Inilah Jenis-Jenis Rumah Adat Sulawesi Selatan dan Keunikannya

Namun, perubahan mata uang dari ORI ke rupiah tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam proses transisi tersebut. Berikut ini adalah beberapa permasalahan tersebut:

- Permasalahan inflasi dan devaluasi.

ORI mulai mengalami masalah finansial yang menyebabkan tingkat inflasi menjadi tidak terkendali. Pada bulan Maret 1947, nilai tukar ORI merosot dari 5 Gulden NICA menjadi 0.3 Gulden NICA.

Kemerosotan ORI sebenarnya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: adanya perang saudara antara pihak republik dan federalis, adanya embargo ekonomi dari Belanda, adanya pengeluaran besar-besaran untuk membiayai perjuangan, dan adanya pencetakan uang tanpa batas oleh pemerintah. Akibatnya, ORI menjadi tidak stabil dan tidak dipercaya oleh masyarakat.

- Permasalahan sosialisasi dan edukasi.

Perubahan mata uang dari ORI ke rupiah membutuhkan sosialisasi dan edukasi yang luas kepada masyarakat. Hal ini karena masyarakat harus menyesuaikan diri dengan nilai nominal dan desain baru dari mata uang rupiah.

Selain itu, masyarakat juga harus mengetahui cara menukar uang lama dengan uang baru.

Namun, sosialisasi dan edukasi ini tidak mudah dilakukan karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi, serta adanya gangguan keamanan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan perubahan mata uang.

Sumber: