11. Pelanggaran netralitas, terlibat sebagai anggota atau pengurus partai politik.
Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi pejabat pembina kepegawaian dalam mengambil keputusan administratif.
Setiap proses penghentian kontrak dilakukan melalui pemeriksaan dan pencatatan resmi agar memenuhi prinsip akuntabilitas.
BACA JUGA:Rahasia Kesegaran Kurma: Panduan Menyimpan Butir Manis Agar Tetap Legit dan Tidak Kering
BACA JUGA:Keajaiban Butir Kecokelatan: Mengapa Kurma Menjadi Primadona Saat Berbuka Puasa?
Instansi juga diwajibkan menyampaikan hasil evaluasi kepada pegawai sebagai bentuk transparansi.
Dengan skema ini, PPPK paruh waktu dituntut menjaga disiplin, kinerja, dan kepatuhan terhadap aturan kepegawaian.
Kelangsungan masa kerja sepenuhnya ditentukan oleh hasil evaluasi serta kebutuhan organisasi. Pemerintah menempatkan mekanisme tersebut sebagai upaya memastikan pelayanan publik tetap berjalan efektif dan profesional.*