Beberapa Pejabat Mundur, Kursi Jabatan Eselon II di Mukomuko Banyak Kosong

"Kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan daerah. Namun yang pasti, anggaran untuk pelaksanaan seleksi sudah dialokasikan dalam APBD tahun 2025," jelasnya.

Kekosongan jabatan eselon II ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, mengingat posisi-posisi tersebut memegang peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program-program pemerintahan daerah.

Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan langkah penting dalam menjamin kompetensi, integritas, serta profesionalisme pejabat yang akan menduduki posisi tersebut. 

"Pimpinan meminta kepada pelaksana tugas diharapkan mampu menjalankan fungsi-fungsi organisasi secara maksimal untuk menghindari stagnasi dalam pemerintahan," demikian Haryanto.*

Sumber: