Kebijakan Baru Pemerintah Indonesia Mengizinkan Ormas Keagamaan Mengelola Tambang Apakah Sudah Tepat?

RMONLINE.ID - Dalam konteks pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kebijakan pemerintah Indonesia yang memperbolehkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola usaha pertambangan telah menjadi topik hangat di berbagai media. Keputusan ini, yang diumumkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan.

Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai langkah progresif yang dapat membantu mengurangi monopoli pengusaha besar dalam industri pertambangan dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada ormas keagamaan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi keuntungan yang lebih adil dan inklusif.

BACA JUGA:Soal Tes PPPK Sudah Siap, Ini Perkiraan Yang Akan Diuji

BACA JUGA:Kabar Gembira Sambut Musim Tanam Petani Mukomuko, Pemerintah Tambah Kuota Pupuk Subsidi

Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran serius. Aktivis lingkungan dan tokoh masyarakat menilai bahwa langkah ini dapat memicu konflik horizontal dan memperburuk kerusakan lingkungan. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar, menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan transaksi antara pemerintah dengan kelompok-kelompok agama dan berpotensi menjadi alat politik. Kritik ini didasarkan pada pandangan bahwa pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada ormas keagamaan dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk menjaga dan mengontrol sumber daya alam untuk kepentingan para elit.

Pemberitaan media asing juga menyoroti kebijakan ini, dengan Agence France-Presse (AFP) melaporkan bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memberikan izin kepada organisasi keagamaan untuk mengelola tambang telah memicu kemarahan para pencinta lingkungan di Indonesia. Indonesia, sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, memiliki cadangan nikel terbesar dengan jumlah sekitar 21 juta ton, yang merupakan komponen penting dalam baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik.

BACA JUGA:PKB Mukomuko Rekom 4 Nama Calon Bupati, Renjes Berpotensi Terima Mandat

BACA JUGA:Gas Elpiji Subsidi Jatah Mukomuko 5 Ribu Metrik Ton, Pengiriman dari Pertamina Melalui 2 Agen Resmi

Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Apakah ini akan menjadi model baru yang efektif atau justru membuka pintu bagi masalah baru? Bagaimana pemerintah akan menjamin bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh ormas keagamaan tidak akan merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar? Dan bagaimana pemerintah akan memastikan bahwa keuntungan dari kegiatan pertambangan ini akan benar-benar kembali kepada masyarakat?

Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, masyarakat Indonesia dan para pemangku kepentingan harus melakukan diskusi yang mendalam dan konstruktif untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan ini. Penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa kebijakan pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga membawa manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.*

Sumber: