Sejarah Pemberontakan DI/TII Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Ujian Paling Berat Bangsa

RADARMUKOMUKO.COM - Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta, kondisi Indonesia belum stabil. Selain kondisi Ekonomi dan politik yang memburuk. 

Belanda memboncengi Sekutu belum rela Indonesia menjadi sebuah negara, hingga peperangan melawan penjajah masih terus terjadi. Disisi lain bangsa Indonesia juga harus menghadapi pemberontakan. Salah satu pemberontakan terbesar adalah oleh Darul Islam (DI) Tentara Islam Indonesia (TII).

Pemberontakan DI/TII bahkan cukup merepotkan dan sulit diredam karena pemberontakan terjadi di berbagai daerah, yaitu tersebar di Jawa, Sulawesi, Aceh, dan Kalimantan.

BACA JUGA:Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Kondisi Politik Indonesia Masih Kacau dan Ekonomi Terpuruk

Tentara DI, yaitu TII bentukan laskar Hizbullah atau tentara Allah dan Sabilillah atau Jalan Allah. Oleh sebab itu disebut dengan DI/TII.

Negara Kurnia Allah-Negara Islam Indonesia (NKA NII) atau yang dikenal sebagai DI artinya wilayah, rumah, atau negara Islam. 

Tokoh Masyumi Jawa Barat bernama Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo merupakan komandan tertinggi gerakan tersebut.

Sejarah pemberontakan itu berawal pada 1948, saat pemerintah menandatangani Perjanjian Renville yang mengharuskan pengikut RI mengosongkan Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. 

Bagi Kartosuwirjo ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Jawa Barat. Kemudian ia dan 2000 lebih pengikutnya menolak pindah dan mendirikan NII. 

Pemerintah berupaya menyelesaikan dengan cara damai yakni dengan membentuk komite yang dipimpin Natsir selaku Ketua Masyumi. Namun tidak berhasil dan pada 1949, pemerintah melakukan penumpasan DI/TII yang disebut Operasi Bharatayuda.

BACA JUGA:Cara Menyebarkan Berita Proklamasi 1945 dan Media Yang Digunakan

Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat berakhir dengan Kartosuwirjo ditangkap di Gunung Beber. Operasi Pagar Betis itu berhasil membatasi ruang gerak DI/TII.

Kartosuwirjo pun dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Mahkamah Darurat Perang pada 16 Agustus 1962.

Terus bagaimana dengan DI/TII di beberapa daerah lainnya, berikut keterangan singkatnya dilansir dari Wikipedia:

Sumber: