Bupati Sapuan Respons Aspirasi Seragam Gratis untuk Siswa Madrasah

MUKOMUKO, RADARMUKOMUKO.COM – Peluncuran seragam gratis untuk 3.432 siswa SD dan 2.438 siswa SMP se Kabupaten Mukomuko, direncanakan pada awal Desember 2022 mendatang.

Jelang peluncuran , program unggulan Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE., MM., Ak., CA., CPA dan Wakil Bupati Wasri tersebut,  menimbulkan beragam respons publik. Pada umumnya, berharap program tersebut terus berlanjut karena cukup membantu meringankan beban biaya pendidikan. 

Baru-baru ini, program seragam gratis mendapat respons dari pihak orang tua wali murid sekolah madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) di Kabupaten Mukomuko. Mereka juga bagian dari warga Kabupaten Mukomuko, mereka juga berharap Pemda dapat mengalokasikan bantuan seragam bagi siswa madrasah di tingkat MI/MIN maupun MTs/MIN. 

Aspirasi para orang tua wali murid sekolah madrasah, mendapat tanggapan langsung Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE., MM., Ak., CA., CPA. 

Ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 22 November 2022. Bupati Sapuan menyatakan dirinya menginginkan program seragam gratis tidak hanya terpaku untuk siswa sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mukomuko. Pihaknya sangat berharap program ini juga dapat menyentuh siswa madrasah yang ada di wilayah Kabupaten Mukomuko. 

‘’Maunya kita, program seragam gratis ini tidak sebatas SD dan SMP, tetapi juga untuk sekolah di bawah Kemenag. Mereka (siswa) adik-adik kita semua, seharusnya kita bantu untuk keberlangsungan pendidikannya,’’ ungkap Bupati.

Dalam peluncuran program, pemerintah daerah sangat tidak menginginkan adanya kesan diskriminatif. Secara jujur, kata Bupati, banyak hal yang harus dibantu dalam memajukan dunia pendidikan di daerah. 

‘’Ayo sama-sama kita pikirkan, bagaimana ke depan seragam gratis ini dapat menyentuh semuanya. Maunya kita demikian, program ini dapat menyentuh secara keseluruhan,’’ imbuhnya. 

Di samping itu, pengalokasian anggaran untuk pengadaan seragam gratis juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Tidak kalah penting, terkhusus untuk bantuan seragam bagi siswa madrasah, perlu mencermati sisi aturannya. 

‘’Soal anggaran, nanti bisa sama-sama kita pikirkan dengan legislatif. Yang jelas, kita pelajari dulu sisi regulasinya. Jangan sampai aspirasi ini kita tampung, namun bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,’’ demikian Bupati. (nek) 

Sumber: