APBD Perubahan Fokus Bayar Utang

METRO – Seperti diketahui, Tim Anggaran pemerintah daerah (TAPD) bersama anggota dewan bersiap untuk melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2020. Menurut sekda Drs.H. Marjohan untuk anggaran perubahan fokusnya adalah untuk pelunasan hutang daerah pada pihak rekanan sesuai dengan rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Bengkulu. Total utang daerah mencapai Rp 40 miliar lebih.

Dikatakan sekda, anggaran 2020 banyak terkuras untuk kegiatan penanganan COVID-19. Juga dengan kondisi Dana Alokasi Khusus (DAU) tidak lagi ditransfer ke daerah lebih dari 56 miliar, tentu berpengaruh besar pada APBD. Maka pada perubahan APBD nanti akan disesuaikan kembali dengan kondisi yang ada. Terkait dengan asumsi APBD Perubahan kemungkinan tidak jauh beda dengan anggaran awal, sekitar Rp 950 miliar lebih.

‘’Banyak perubahan pada APBD kita selama penanganan COVID-19, tentu di APBD perubahan ini akan disesuaikan lagi. Ditambah DAU kita berkurang, begitupun DBH, DID dan sebagainya, ini memang cukup berat bagi daerah,’’ katanya.

Lanjutnya, kemungkinan beberapa kegiatan yang sudah disahkan pada APBD murni ini tidak bisa dijalankan, mengalami Refocusing. Berdasarkan LHP dari BPK mau tidak mau fokus di perubahan untuk membayar hutang. Sekarang dalam proses mencari anggaran untuk itu karena merupakan beban bagi daerah. Mau tidak mau beberapa kegiatan tidak dilaksanakan, dialihkan untuk hutang lebih dulu.

‘’Kegiatan-kegiatan yang belum di refocusing kemarin kemungkinan juga ditiadakan, karena penyelesaian hutang ini  sudah menjadi rekomendasi dari LHP BPK, wajik kita laksanakan,’’ paparnya.

Ketua DPRD Mukomuko Ali Saftaini,SE mengatakan, nanti akan bahas bersama oleh dewan secara bertahap, yaitu di komisi dan banggar. Disana akan dikaji bersama, seperti apa ketentuannya dan ketersediaan anggaran. Untuk pelunasan hutang, juga akan dipelajari bersama, harus ada dasar yang jelas. Untuk sementara ia belum mengetahui secara pasti apa saja perubahan akan dilakukan dan berapa ketersediaan dana daerah.

‘’Kita bahas bersama, tentu  perlu ada dasar yang kuat untuk penyelesaian hutang daerah ini,’’ tutupnya.(jar)

Sumber: