Kebijakan itu mendapat kritik dari Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf. Politikus Partai Demokrat itu menilai kebijakan cleansing terhadap para guru honorer di Jakarta kurang humanis.
"Cleansing itu kata yang terlalu sadis, cleansing itu kan pembersihan atau seperti membasmi. Itu tidak boleh," kata Dede Yusuf.
Yang ditakutkan tindakan serupa akan diambil oleh pemerintah daerah di daerah lain, hingga tenaga honorer yang sudah mengabdi cukup lama dan tengah menunggu pengangkatan terpaksa gigit jari.*