Mukomuko Catat 1.285 Objek Pajak Sasaran Target Pendapatan Daerah Tahun 2025

Dijelaskannya, untuk pajak restoran ini, meliputi tempat usaha rumah makan, bufet, dan warung. Pajak perhotelan ini, meliputi usaha perhotelan, wisma dan penginapan. 

BACA JUGA:Layanan Angkutan Sampah Domestik di Mukomuko Stop Sementara, Terkendala Dana Operasional

BACA JUGA:Dukung Transpormasi Desa Digital, DPMD Mukomuko: Sarana Layanan Internet Gratis Telah Terpasang di 90 Titik

Khusus untuk pajak sarang burung walet, penetapan pajaknya tergantung dengan ukuran bangunan gedung. 

‘’Untuk pajak sarang burung walet, dilihat dari besaran ukuran gedung dan sudah produktif atau atau tidak,’’ terangnya. 

Sementara itu, pajak parkir yang telah ditetapkan baru menyentuh 3 sektor, pajak parkir di pabrik kelapa sawit sebanyak 16 objek, ditambah 15 objek dari usaha perbankan dan 1 RSUD Mukomuko. 

Kemudian, untuk pajak air bawah tanah baru menyentuh usaha cucian kendaraan, pabrik es dan pabrik kelapa sawit. 

‘’Untuk usaha galon air isi ulang, memang ada yang menggunakan air bawah tanah dan itu belum termasuk dalam pendataan kami tahun ini,’’ kata Fenti. 

Seperti sedianya, untuk pajak reklame baru menyentuh reklame Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), iklan rokok dan papan merek usaha. 

Selain itu, untuk pajak hiburan, target pendataan adalah tempat usaha karaoke, panti pijat, pacuan kuda, tempat futsal dan Fitnes. 

Kasubid Bidang Penetapan Bidang Pendapatan I BKD Mukomuko, Yenti Roza, SE membenarkan bahwa ada beberapa item pajak yang sudah masuk dalam pendataan, namun belum ditetapkan sebagai wajib pajak. 

Dikatakannya, seperti tempat usaha panti pijat, hingga saat ini belum masuk dalam target pendapatan pajak daerah, lantaran ada penolakan dari masyarakat. 

‘’Khusus untuk panti pijat, ada yang bayar pajak tetapi bukan pajak usaha, namun hanya pajak reklame dari merek usahanya. Memang belum dipungut pajaknya lantaran ada penolakan masyarakat,’’ kata Yenti  Roza. 

Selain itu, masih terdapat beberapa item lain yang telah masuk dalam pendataan pajak, namun belum ditetapkan sebagai objek wajib pajak. 

‘’Memang ada beberapa tempat usaha yang belum ditetapkan pajak usahanya,’’ demikian Yenti Roza.

Sumber: