Tenaga Honorer Akan Dihapus, Pemda akan Restui, Tapi Harus ada Solusinya

RADARMUKOMUKO.COM – Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022. Mulai November 2023 ini, penghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah akan dilakukan. 

Akan hilangnya tenaga honorer juga sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menyebutkan terhitung 28 November 2023 struktur kepegawaian hanya mengenal dua jenis ASN, yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penghapusan honorer ini, jika benar-benar terjadi, tentu berdampak besar pagi pemerintah daerah. Karena kebanyakan daerah saat ini mempekerjakan ratusan bahkan ribuan tenaga non ASN. 

Paling banyak menggunakan jasa honorer adalah di sekolah, baik untuk guru, tenaga tata usaha hingga penjaga sekolah.

BACA JUGA:Kontrak Honor Daerah Diperpanjang, Tapi Tidak Semua, Ini Penjelasannya

BACA JUGA:Ganjar Pranowo Diprediksi Menang di Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Ini Alasannya

Dipastikan banyak sekolah bakal kelabakan karena kekurangan tenaga pengajar, jika penghapusan tenaga honorer yang dijadwalkan November 2023 ini jadi dilaksanakan.

Penjabat Sekda Kabupaten Mukomuko, Dr. Abdianto, SH, M.Si, CLA mengatakan pemerintah sudah melakukan assessment terhadap tenaga honorer di Mukomuko dengan melibatkan tim ahli. 

Faktanya diketahui keberadaan guru honorer ini sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di sekolah. Karena jumlah guru PNS ataupun PPPK masih kurang. Ada sekitar 768 guru honor kontrak daerah yang sedang dipekerjakan pemerintah daerah. Jumlah ini faktanya masih kurang, sehingga banyak sekolah juga menggunakan tenaga sukarela yang dibayar dari dana bos seadanya.

Maka rencana penghapusan honorer berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/185/M.SM.02.03/2022 perlu ditinjau dan dikaji kembali.

“Hasil assement kita ini bukan kelebihan guru, dengan sudah mempekerjakan hampir 1000 honor kontrak saja, kita masih kekurangan tenaga. Apalagi semuanya dihapus, dampaknya bisa dibayangkan bagi dunia pendidikan,” katanya.

Masih dikatakannya, rencana penerimaan ASN yang akan dilakukan tahun ini, jika dilihat dari kesiapan anggaran, sudah pasti belum bisa untuk menutupi rencana penghapusan honorer. 

Saat ini, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, dengan stakeholder sedang bekerja sama dalam cari alternatif terbaik, untuk masalah penghapusan tenaga honorer pada November 2023.

BACA JUGA:Gubernur Bengkulu Restui Abdianto Jabat Sekda Mukomuko, Ini Penjelasannya

Sumber: