Masyarakat MM, Diancam Tiga Penjuru Zona Merah

Penjagaan Perbatasan Masih Longgar

METRO – Walau belum ada kasus positif terpapar virus corona yang ditemukan, namun Kabupaten Mukomuko dibawah ancaman besar wabah COVID-19. Karena Mukomuko dikeliling daerah zona merah. Contohnya, seperti Pesisir Selatan Sumatera Barat yang bahkan sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kemudian di Provinsi Bengkulu sendiri peningkatan kasus terus meningkat. Belum lagi ancaman dari Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci. Namun sayangnya menurut anggota dewan, pemerintah daerah lamban dalam menyikapi ancaman ini. Terbukti dengan longgarnya penjagaan perbatasan dan belum memadainya perhatian pada petugas di lapangan.

Seperti disampaikan oleh politisi Gerindra, Busra. Menurutnya, pemerintah masih berkutat tentang rencana dan sibuk rapat bahas anggaran dengan berbagai tema. Sedangkan realisasi pencegahan terhadap pandemi virus corona, masih sangat lemah. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya perhatian pada petugas yang menjaga perbatasan maupun tim medis di puskesmas-puskesmas. Dampaknya penjagaan keluar masuk orang di batas wilayah longgar, termasuk pengawasan warga dari daerah terjangkit seadanya saja.

‘’Kami menilai penjagaan di perbatasan masih sangat minim, bahkan perbatasan dengan Bengkulu Utara di Air Rami sama sekali tidak aktif. Padahal ancaman virus ini sangat serius, pemda sibuk rapat anggaran yang dibuat dramatis seakan sangat berat. Kami menilai pemerintah sangat lamban dalam pencegahan, hanya rencana dan terus membicarakan rencana, realisasinya lemah. Petugas dilepas ke medan perang, tapi tidak diberi bekal dan persenjataan cukup, wajar penjagaan perbatasan seadanya,’’ katanya.

Lambannya pemerintah daerah terlihat dari pelaksanaan anggaran COVID-19 yang sudah diberikan. Dana tahap pertama Rp 6,8 miliar belum jelas seperti apa realisasinya, bahkan perbupnya baru keluar. Apalagi anggaran tahap kedua Rp 19,4 miliar, pasti masih sebatas catatan meja saja. Sementara ancaman virus ini sangat serius dan semakin membahayakan, karena daerah tetangga sudah babak beluar, pesisir selatan terdekat dengan Mukomuko bahkan sudah PSBB.

‘’Mana data warga yang akan diberi bantuan dampak COVID-19 dan mana insentif untuk petugas garis depan serta pengadaan APD dan fasilitas pendukung yang dibahas sebelumnya apa kabarnya. Kenapa puskesmas masih kekurangan dan petugas perbatasan masih pakai APD seadanya, bahkan banyak mengandalkan bantuan organisasi swatas. Jangan berbelit-belit, kerja cepat, kita darurat,’’ tegasnya.

Ketua Komisi I DPRD Mukomuko, Armansyah,ST juga meragukan kegiatan pengawasan terhadap warga yang pulang dari daerah terjangkit. Sebab berdasarkan informasi yang diterima dari desa-desa, sangat minim tim medis turun langsung. Paling penting lagi saat ini adalah memperketat pengawasan di perbatasan, sebab warga Mukomuko dari luar daerah umumnya sudah pulang. Ia juga mendesak pemerintah daerah bekerja cepat, anggaran yang sudah diberikan segera realisasikan.

‘’Jangan karena belum ada yang positif, pemda lamban. Kalau sudah terjadi sulit dikendalikan, sudah banyak contoh di daerah lain. Hentikan rapat dan rapat yang seolah sangat menentukan itu. Apalagi anggaran sudah kita setujui, bahkan dana dewan kita berikan untuk COVID-19 ini,’’ tutupnya. (jar)

Sumber: