RADARMUKOMUKO.COM - Di tengah isu pemerintah menghabiskan miliran dana untuk membali iphone, stik golf maupun membuat videotron, ada sektor pelayanan dasar masyarakat yang morat-marit. Salah satunya terkait dengan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Mukomuko.
Informasinya dinas ini harus hentikan pemberian layanan keliling ke masyarakat, dampak tidak ada anggaran yang bisa digunakan. Selain itu banyak fasilitas penting perlu penguatan untuk mempermudah layanan bagi warga.
Akibat tidak adanya biaya layanan keliling, warga dari wilayah Kecamatan Ipuh, Air Rami, dan daerah terpencil lainnya terpaksa menempuh perjalanan panjang ke ibu kota kabupaten untuk mengurus dokumen dasar seperti KTP, KK, hingga akta.
Kepala Dinas Dukcapil Mukomuko, Epin Masyuardi, SP mengakui kondisi tersebut. Ia menyebut pihaknya juga merasa prihatin melihat warga yang harus datang dari jauh demi mendapatkan pelayanan adminduk.
BACA JUGA:Plastik Langka, Harga Bisa Naik Mencapai 30 Persen
BACA JUGA:Mendaftar Naik Haji Sekarang Di Mukomuko, Jatah Berangkat 30 Tahun Kemudian
“Kami sangat sedih melihat masyarakat dari Ipuh, Air Rami dan sekitarnya harus datang jauh ke Mukomuko. Belum lagi risiko di jalan, gangguan perjalanan, dan biaya yang harus mereka keluarkan,” ujarnya.
Namun, keprihatinan itu belum berbanding lurus dengan solusi konkret. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan keliling yang seharusnya menjadi ujung tombak kehadiran negara di daerah terpencil, justru terhenti total karena tidak tersedia anggaran operasional. Ironisnya, di saat kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan terus meningkat, pemerintah daerah belum mampu menjamin layanan dasar tersebut tetap berjalan.
"Anggaran untuk pelayanan keliling baru akan diusulkan dalam APBD Perubahan 2026 nanti," jelasnya.
Dengan demikian, Epin pun meminta agar masyarakat di wilayah jauh harus bersabar. Jika mendesak butuh pelayanan, silahkan datang sendiri ke Mukomuko. Ia juga tidak menampik, situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang prioritas anggaran daerah. Sebab ini masuk dalam pelayanan dasar masyarakat.
BACA JUGA:Reaslisasi Pembangunan Fisik di Desa Talang Sakti Tunggu APBDes-P
BACA JUGA:Soal Pilkades PAW, Pj Kades Brangan Mulya Surati BPD
"Ya harapan kami usulan anggaran di APBD Perubahan nanti bisa diakomodir," pungkasnya.