"Ingat Pak Gubernur, di Kabupaten Mukomuko juga ada suara bapak. Tolong bantu Kabupaten Mukomuko untuk infrastruktur, kalau bisa samakan dengan kabupaten-kabupaten lain," demikian Frenky.
Sementara itu, Kadis PUPR Mukomuko, Ir. Apriansyah, ST., MT mengungkapkan, sejak mencuat kisruh anggaran pembangunan infrastruktur jalan ini, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi.
Apriansyah menuturkan, berdasarkan informasi yang ia terima dari pihak Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, alokasi dana insfratruktur untuk Mukomuko pada tahun 2025 ini ada sekitar Rp 14 miliar.
Rincian rencana penggunaan dana sebesar Rp 14 miliar itu, yakni pembangunan jalan provinsi di Desa Talang Medan sepanjang 400 meter dengan pagu sekitar Rp 2 miliar, dan pembangunan jalan Pondok Batu - SP3 (Simpang Yamaja) sekitar Rp 12 miliar.
"Tapi saya belum melihat secara langsung dokumen penganggarannya. Itu informasi dari koordinasi kami dengan Dinas PUPR Provinsi," kata Apriansyah.
Ia menambahkan, bahwa pekan depan Dinas PUPR Mukomuko bersama Bapelitbangda dan Bagian Pembangunan Setdakab Mukomuko diundang Pemprov Bengkulu untuk membahas rencana pembangunan kedepan.
"Minggu depan kami diundang. Jadi apa apa saja pembangunan yang Mukomuko butuhkan bisa disampaikan dan bisa dialokasikan tahun 2026 mendatang," demikian Apriansyah.
Kemudian Bupati Mukomuko H. Choirul Huda, SH menuturkan, bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.
Kata Bupati, gubernur mengatakan bahwa ruas-ruas jalan provinsi di Kabupaten Mukomuko anggaran pembangunannya akan dialokasikan di APBD-Perubahan.
"Tidak ada pemerintah provinsi itu menganaktirikan kita (Kabupaten Mukomuko). Pak Gubernur memberikan respon yang positif untuk kabupaten Mukomuko," singkat Bupati.*