2026 Tak Ada Pembelian Mobnas, Kegiatan Rutin dan Serimonial Dinas Dipangkas

RADARMUKOMUKO.COM - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mukomuko di DPRD Mukomuko masih alot.

Informasinya, dalam pembahasan ditingkat banggar saat ini, depisit masih mencapai Rp 141 miliar, dampak tidak kesesuaian pendapatan dengan usulan belanja.

Dampaknya mau tidak mau, hasil pembahasan di tingkat komisi sebelumnya dibongkar ulang. Informasinya untuk menutupi depisit anggaran ini, banyak kegiatan belanja modal yang akan dihilangkan atau dipangkas.

Selain itu dipastikan, belanja rutin seluruh dinas akan dipangkas, juga kegiatan-kegiatan seromonial, pelatihan dan sosialisasi lainnya dihilangkan.

Anggota banggar yang juga anggota Komisi I DPRD Mukomuko, Tabrani mengakui sekarang pembahasan banggar masih berjalan.

Politisi NasDem ini juga membenarkan jika masih ada depisit mencapai Rp 141 miliar, dampaknya kegiatan yang sudah disusun sebelumnya harus dievaluasi untuk memastikan depisit APBD 2026 bisa minimal.

Ini dampak dari minimnya realisasi dari target pendapatan, terutama untuk dana transfer yang menjadi andalan daerah.

"Mau tidak mau kegiatan-kegiatan yang ada disesuaikan kembali, karena dananya tidak tersedia," katanya.

Ia juga membenarkan, kegiatan-kegiatan dinas seperti belanja rutin, kegitan serimonial, pelatihan-pelatihan yang tidak menjadi kebutuhan dasar pelayanan akan dihilangkah semua.

Termasuk belanja modal, bahkan belanja honor pegawai disesuaikan. Untuk honor kemungkian dianggarkan lebih dulu untuk 10 bulan saja, di APBD perubahan 2026 ditambah lagi.

"Kalau tidak begitu bagaimana lagi, karena belanja pegawai kita besar dan itu wajib ada. Perkiraan belanja pegawai totalnya sudah diatas 50 persen APBD," tuturnya.

Ketua Komisi I Armansyah,ST juga mengakui anggaran 2026 sangat minim, maka mau tidak mau penghematan besar-besaran harus dilakukan. 

Ia memastikan, tahun depan tidak ada pengadaan kendaraan dinas pejabat dan juga pembangunan kantor baru.

Untuk perjalanan dinas pejabat juga diminimalkan dan hanya dianggarkan untuk 10 bulan saja di APBD 2026 nanti.

Sumber: