RMONLINE.ID - Ratusan tenaga honorer Kabupaten Mukomuko, khususnya yang diberi kode R2 dan R3 melaksanakan aksi damai ke kantor Bupati dan DPRD Mukomuko.
Dalam orasinya para honoer ini menyampaikan penolkan diangkat menjadi PPPK paruh waktu, mereka menuntut diangkat menjadi ASN PPPK penuh waktu.
"Kami mengabdi belasan dan bahkan puluhan tahun dengan penuh waktu, tapi mengapa kami hanya dihargai paruh waktu," kata para honorer ini dalam aksinya.
Mengabdi Penuh Waktu Tapi Dihargai Paruh Waktu, Ratusa Honorer Gelar Aksi--Sumber Foto : Amris/radarmukomuko.com
Lanjutnya, keputusan pemerintah pusat dengan mengangkat PPPK paruh waktu lewat hasil tes selama 2 jam yang dilaksanakan sungguh tidak sepadan dan sesuai harpan.
Harusnya pemerintah menilai kelayakan pengangkatan dari pengabdian yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun, mendidik anak bangsa untuk generasi penerus bangsa.
"Pengabdian kami belasan dan puluhan tahun, hanya dihargai paruh waktu lewat skema tes yang dilakukan pemerintah, ini sungguh tidak sepadan. Maka kami menuntut honorer R2 dan R3 diangkat penuh waktu," paparnya.
BACA JUGA:Syarat PPPK Paruh Waktu, Jabatan Hingga Gaji Yang Akan Didapat
BACA JUGA:Gaji PPPK Paruh Waktu Tergantung Jam dan Hari Kerja, Segini Perkiraannya
Mengabdi Penuh Waktu Tapi Dihargai Paruh Waktu, Ratusa Honorer Gelar Aksi--Sumber Foto : Amris/radarmukomuko.com
Mengabdi Penuh Waktu Tapi Dihargai Paruh Waktu, Ratusa Honorer Gelar Aksi--Sumber Foto : Amris/radarmukomuko.com
Pantauan media ini, aksi damai para honorer ini dengan titik kumpul di lapangan MTQ Mukomuko dengan diawali arahan dari pengurus aliansi honorer dan PGRI.
Setelah itu, dibawah pengawalan ketat Satpol PP dan kepolisian mereka berjalan menuju kantor bupati, disana setelah menyampaikan orasi mereka disambut para pejabat Mukomuko. Pemerintah daerah memberi harapan dengan berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka ke pusat.
Selanjutnya mereka menuju kantor DPRD Mukomuko, langsung disambut ketua DPRD dan anggota. Dewan juga siap membantu memfasilitasi apa yang mereka tuntut ke DPR RI dan pemerintah pusat.
Aksi ini sendiri awalnya dilaksanakan oleh para guru dan non guru di sekolah-sekolah di Kabupaten Mukomuko. Namun dalam perjalanan para honorer teknis R2 dan R3 ikut bergabung, seperti dari Satpol PP, Setdakab, Capil dan BKD dan lainnya.*