RMONLINE.ID - Seperti diketahui, sebanyak empat pasangan calon bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mukomuko diusung oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Artinya pasangan calon bupati merupakan bagian dari parpol tersebut.
Namun pantauan sejauh ini, mesin partai atau para kader parpol belum memperlihatkan keseriusannya dalam memenangkan pasangan calon yang diusung, bahkan beberapa diatanya belum bergerak sama sekali.
Harusnya partai politik berperan besar dalam memenangkan pasangan calon yang diusungnya, karena berkaitan dengan kepentingan politik parpol itu sendiri.
Beberapa kader parpol mengaku, mereka tidak ingin terlibat terlalu jor-joran karena minimnya komunikasi, terutama anggaran dari calon untuk mereka bergerak. Sebab berkampanye butuh dana operasional.
BACA JUGA:Pemkab Mukomuko: Gaji Honorer dan TPP Dibayar 12 Bulan, TPG dan Rapel 13 dan 14 Aman
Namun demikian, walau tidak turun kampanye, mereka tetap komit memberi dukungan kepada paslon yang diusung oleh parpolnya masing-masing.
"Memilih tetap sesuai dengan arah dukungan parpol, kalau kampanye calon sendiri jarang mengajak turun, tambah lagi tidak ada dana operasional yang diberikan," kata salah seorang pengurus parpol.
Terkait hal ini salah seorang pemerhati politik dan juga seorang pengacara ternama di Mukomuko, Muslim Chaniago,SH kondisi tidak banyaknya peran partai pengusung ini terjadi di setiap Pilkada dan bukan saja di Mukomuko, juga umumnya sama dengan daerah lain.
Ini disebabkan oleh komunikasi antara kader partai dengan calon yang kurang terjalin dari sejak awal pengajuan dukungan. Apalagi umumnya, keputusan calon mana yang diusung partai ditentukan oleh pengurus pusat.
BACA JUGA:Lanjutan Rumah Adat Mukomuko Diusulkan Kembali di Anggaran 2025
BACA JUGA:Waspada Serangan Penyakit Sapi Ngorok, PDHI: Penyakit SE Berbahaya Bisa Menyebabkan Ternak Mati
"Hal seperti ini selalu terjadi dalam pesta demokrasi Pilkada, keterlibatan kader parpol sangat minim terhadap pemenangan calon," katanya.
Ia juga menjelaskan, faktor penyebab yang paling besar adalah, kecendrungan setelah pemilihan dilakukan, tidak ada komitmen antara partai politik dengan calon tersebut.
Bahkan tidak jarang seorang calon kepala daerah, setelah menang meninggalkan partai pengusungnya dan menjadi pengurus partai politik lain yang bukan pengusung.