Wacana Pemilihan Bupati Oleh DPRD Terus Bergulir, Pro dan Kontra Tetap Mewarnai

 

RADARMUKOMUKO.COM - Wacana pemilihan kepala daerah, seperti bupati dan walikota dilakukan oleh DPRD terus bergulir. Pro dan kontra tetap mewarnai rencana tersebut.

Menguatnya wacana ini dilatari oleh beberapa hal, seperti menekan besarnya biaya pilkada yang dikeluarkan oleh pemerintah hingga meminimalisir besarnya biaya politik yang dikeluarkan pasangan calon.

Biaya politik yang besar, dinilai menjadi salah satu penyebab banyaknya kepala daerah yang terlibat kasus korupsi atau penyalahgunaan jebatan.

Dengan alasan ini, maka Pilkada melalui DPRD bisa menjadi alternatif yang lebih rasional dan terukur disegi pembiayaan.

Dilansir dari beberapa sumber, anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung wacana ini.

BACA JUGA:Larangan Bagi PPPK Paruh Waktu, Jika Melanggar Bisa Dipecat Atau Kontrak Tidak Diperpanjang

BACA JUGA:Ajukan Sekarang, Pinjam KUR Bisa Rp 10 Juta, Rp 50 Juta, Rp 100 Juta Hingga Rp 1 Miliar, Bunga Tetap 6 Persen

Pemilihan kepala daerah oleh parlemen di daerah ini diterapkan di berbagai negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia.

Ia menilai pemilihan oleh DPRD, bisa mengurangi permainan uang dan menekan ongkos politik. Juga ini akan melahirkan pemimpin yang tidak ditentukan orang berduit atau oligarki.

Dia mengatakan Pilkada langsung membutuhkan biaya sangat besar, mulai dari logistik pemungutan suara, pengamanan, hingga potensi pemungutan suara ulang yang kerap terjadi akibat sengketa hasil.

Sebelum diputuskan, wacana ini juga harus dibarengi dengan penguatan integritas DPRD. Transparansi proses pemilihan, pengawasan publik, serta sanksi tegas bagi anggota dewan yang menyalahgunakan kewenangan menjadi syarat mutlak agar sistem ini berjalan sehat dan dipercaya masyarakat.

"Demokrasi tidak semata diukur dari proses pemungutan suara langsung, tetapi dari hasilnya yakni pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada rakyat," paparnya.

Disisi lain, Direktur Eksekutif SCL Taktika, Iqbal Themi, menilai wacana tersebut berpotensi menggeser peran rakyat dari proses demokrasi lokal tanpa menyentuh persoalan mendasar yang selama ini melekat dalam praktik pilkada.

Sumber: