MUKOMUKO, RADARMUKOMUKO.COM – Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu mengusulkan dana sebesar Rp600 juta untuk membantu urusan keberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH) tahun 2024.
Anggaran tersebut telah diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko tahun 2024.
Hal ini disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko, Amri Kurniadi, S.Ag kepada radarmukomuko.com, Selasa, 28 November 2023.
Dikatakannya, usulan anggaran tersebut, sementara ini masih dalam proses pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mukomuko.
BACA JUGA:Kabar Gembira bagi Calon Jamaah Haji Mukomuko, Ada Tambahan Kuota Haji di 2024
‘’Anggaran Rp600 juta yang kita usulkan ini untuk pembiayaan dua kegiatan yang berkaitan dengan urusan haji keberangkatan tahun 2024,’’ kata Amri Kurniadi.
Amri Kurniadi berharap usulan anggaran yang disampaikan tersebut mendapatkan persetujuan bersama, sehingga dapat dituangkan dalam APBD 2024.
‘’Peruntukan anggaran yang kita usulkan bersifat penting, untuk keberlangsungan calon jamaah haji dari daerah Kabupaten Mukomuko,’’ ujarnya.
Dijelaskannya, dari total dana yang diusulkan, Rp300 juta dipersiapkan untuk pembiayaan keberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH) tambahan. Menurutnya, keberangkatan haji tahun 2024, Kabupaten Mukomuko mendapat kuota tambahan 34 CJH.
Rp300 juta untuk persediaan anggaran transportasi keberangkatan kuota tambahan CJH dari Bengkulu ke Padang dan Padang menuju Bengkulu.
‘’Artinya, ini bagian penting yang harus diadakan anggarannya untuk membantu memfasilitasi jamaah dari daerah kita yang akan menunaikan ibadah haji,’’ urainya.
BACA JUGA:Bappelitbangda Mukomuko Ungkap Rencana 30 November 2023, H. Gianto: Semoga Terwujud
Sementara, untuk usulan dana Rp300 juta lagi diperuntukkan untuk pembiayaan Petugas Haji Daerah (PHD). Disampaikannya, Kabupaten Mukomuko juga mendapatkan kuota PHD tahun 2024 sebanyak 3 orang.
‘’Sebuah hal yang membanggakan lagi, tahun depan daerah kita juga berkesempatan untuk menetapkan 3 orang petugas PHD. Namun biayanya ditanggung oleh masing-masing daerah. Di sini, kita membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp300 jutaan,’’ demikian Amri Kurniadi. *