‘’Ini pertama kita lakukan penandatanganan pakta intergritas dan perjanjian kinerja secara serimonial, sebelumnya tetap dilakukan, tapi tidak seperti ini. Harapan kita kinerja masing-masing OPD bisa lebih baik lagi ke depannya,’’ kata Sapuan.
BACA JUGA:APBDes Tahap I, Desa Lalang Luas Fokus Program Nasional
BACA JUGA:Desa Masih Minim Pengajuan Tahap I
Harapannya dengan dilakukan keterbukaan seperti ini, para pejabat dan ASN di bawahnya bisa meningkatkan kinerja.
Pemerintah daerah sudah menyiapkan TPP cukup besar untuk ASN, jika mereka tidak bisa menunjukkan kinerja yang baik, akhirnya tidak terpakai. Sebab TPP dibayar sesuai kinerja.
‘’Semua harus maksimal, tidak bisa yang satu bagus yang lain tidak, akibatnya indek kinerja ASN menjadi rendah. Walau kita sudah anggarkan TPP, tidak bisa diterima karena indek kinerja ASN itu rendah. Haru kompak dan berlomba mencapai kinerja yang baik,’’ tegasnya.
Setiap saat akan dilakukan evaluasi, terhadap pejabat dan ASN yang kinerjanya bagus dan program berjalan cepat, akan ada penghargaan.
Sebaliknya bagi yang masih kurang akan dibina, jika tetap dinilai tidak mampu, maka akan diambil langkah roling atau dilepas jabatannya, diganti dengan yang lain.
‘’Bagi yang kurang kita bimbing ke arah lebih baik, jika tetap tidak maksimal, kita evaluasi jabatannya. Setiap empat bulan akan kita evaluasi progresnya,’’ tutup bupati.*