RADARMUKOMUKO.COM – Catatan hingga Maret 2022, indeks kemiskinan di Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan 0,19 persen di bandingkan tahun 2021 lalu.
Kendati demikian, penanggulangan kemiskinan untuk wilayah Kabupaten Mukomuko terus membaik, dengan indeks kemiskinan mengalami penurunan yang signifikan.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan penanggulangan kemiskinan bersama Pemkab Mukomuko yang dipimpin oleh Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Dr. H. Rosjonsyah, SIP., M.Si di Gedung Balai Daerah Mukomuko, Jum’at (19/08/2022).
Wagub Bengkulu Rosjonsyah menyampaikan, pada tahun 2015, angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu sebesar 17,88 persen. Angka ini terus mengalami penurunan, hingga di tahun 2019 kemiskinan masih tercatat 15,91 persen.
‘’Di tahun 2021 menunjukkan penurunan yang cukup baik, diangka 14,43 persen. Namun pada Maret 2022, naik lagi menjadi 14,62 persen,’’ kata Rosjonsyah.
‘’Disamping itu, kualitas hidup manusia yang diukur berdasarkan indeks pembangunan manusia (IPM) juga naik ke level 71,40 atau meningkat 2,81 poin dari tahun 2015,’’ imbuhnya.
Kendati indek kemiskinan rata-rata mengalami peningkatan, khusus untuk Kabupaten Mukomuko penanganan kemiskinan mendapat apresiasi.
Menurut Rosjonsyah, capaian di Kabupaten Mukomuko terlihat sudah optimal. Dimana, angka kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 11,93 persen, jauh di bawah rata-rata provinsi.
‘’Ini merupakan kesungguhan Kabupaten Mukomuko dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerahnya,’’ ujar Rosjonsyah.
Mukomuko Lokus Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem di 2023
Pada kesempatan ini, Rosjonsyah juga menyampaikan bahwa di tahun 2023 mendatang, Kabupaten Mukomuko menjadi salah satu lokus program penanganan kemiskinan ekstrem oleh pemerintah pusat.
Dengan demikian, kata Rosjonsyah, Pemkab Mukomuko perlu mempersiapkan data-data pendukung yang sekiranya diperlukan dalam pelaksanaan program tersebut.
Dikatakan Rosjonsyah, data-data yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ektrem (P3KE) untuk meningkatkan akurasi pensasaran program kemiskinan ekstrem di Indonesia.
‘’Data ini digunakan untuk melengkapi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) demi menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapatkan bantuan,’’ ulasnya.
Kemiskinan ekstrem didefenisikan dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah kemiskinan ekstrem. Dijelaskan Rosjonsyah, warga yang tergolong ke dalam kemiskinan ekstrem ini mereka yang hidup di bawah US $ 1,9 PPP per hari.