Eksekutif Fokus Bayar Utang, Dewan Ingin Pembangunan

METRO – Pembahasangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) mulai dipersiapkan. Eksekutif memastikan anggaran perubahan tahun ini fokus utama adalah melunasi hutang daerah yang belum terbayar pada pihak rekanan pada 2019 lalu, termasuk kewajiban lain daerah. Namun berbeda dengan dewan yang tetap ingin pada akhir tahun ini pembangunan tetap dilakukan walau dalam skala kecil.

Sekda Drs.H.Marjohan mengatakan untuk anggaran perubahan masih persiapan, kemungkinan dalam waktu dekat mulai dibahas. Ia mengatakan, karena ada kewajiban daerah yang harus diselesaikan sesuai dengan catatan BPKP, maka pelunasan hutang ini menjadi prioritas utama. Jika memang tidak memungkin, maka pekerjaan fisik di perubahan ditiadakan dulu, fokus pada pelayanan dan program yang lebih penting.

‘’Kita memang harus selesaikan kewajiban daerah yang belum selesai, maka pelunasan hutang akan diprioritas di anggaran perubahan kelak. Seperti hutang pada rekanan 2019 itu wajib diselesaikan,’’ katanta.

Lanjutnya, APBD Perubahan adalah penyelasaran terhadap anggaran yang sudah ada saja. Program yang belum terlaksana dan diperkirakan tidak bisa dikerjakan lagi akan disesuaikan, berbeda dengan pembahasan anggaran APBD murni. Kondisi keuangan daerah sekarang, disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang sampai sekarang juga belum berakhir. Bukan Mukomuko saja, semua daerah menghadapi problem yang sama.

‘’Kita memang harus kerja keras lagi dan banyak menahan diri dengan kondisi pandemi ini, dampaknya kondisi anggaran sedikit berubah,’’ tegas sekda.

Sementara Waka I DPRD Mukomuko, Nursalim mengatakan sampai sekarang untuk APBD perubahan belum dimulai, kemungkinan setelah LKPj selesai. Terkait dengan rencana pemerintah fokus bayar hutang, ia belum menjamin bisa seperti itu. Karena anggaran yang dikelola adalah dana daerah milik masyarakat, tentu kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas. Ia berharap tetap ada pembangunan yang dilakukan walau skala kecil, karena berjalannya pembangunan adalah bukti dari masih berjalannya pemerintahan.

‘’Kalau pembangunan dihentikan, terus masyarakat nanya apa kerja pemerintah dan dewan, kita mau jawab apa. Maka kami belum bisa mengatakan seperti apa, yang jelas saya ingin tetap ada yang dibangun,’’ pungkasnya.(jar)