Usai Dilantik, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Langsung Terbitkan Titah untuk Guru dan Pejabat Disdikbud

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, SE--
RMONLINE.ID – Sehari setelah menjalani prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai Gubernur Bengkulu. Gubernur Helmi Hasan, SE langsung kerja.
Ia menerbitkan titah (perintah) dan larangan bagi dewan guru dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Bengkulu.
Titah Gubernur Bengkulu yang diterbitkan pada Jum’at, 21 Februari 2025 berlaku untuk para guru dan Disdikbud Provinsi Bengkulu, dengan 4 poin muatan penting yang harus diperhatikan.
BACA JUGA:Layanan Call Center 117 BNPB Ngambek Pasca Efisiensi Anggaran, Hingga Kini Belum Berfungsi
BACA JUGA:Ini Pejabat Upacara HUT ke 22 Mukomuko, Spesial Paduan Suara Tim Aubade SMPN 3 Mukomuko
Berikut muatan Intruksi Gubernur Bengkulu nomor 300/016/dkk 21 tahun 2025 tentang Larangan Menahan Ijazah pada Satuan Pendidikan SMAN, SMKN, dan SLBN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu ditujukan kepada Disdikbud Provinsi Bengkulu dan Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN, SMKN dan SLBN se Provinsi Bengkulu.
1. Tidak menahan ijazah siswa/siswi lulusan dengan alasan apapun.
2. Tidak melarang siswa untuk mengikuti assesmen sumatif tengah semester, akhir semester, sumatif akhir semester 6 dan ujian kompetensi keahlian dengan alasan apapun.
BACA JUGA:Ayo! Ikuti Jalan Santai HUT Kabupaten, Ratusan Doorprize Menunggu
BACA JUGA:Sudah Ada 6 Unit Motor Listrik, Jalan Santai HUT Ke 22 Banjir Doorprize
3. Tidak menjual buku mata pelajaran dan buku Lembar Kerja Siswa (LKS).
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Adapun intruksi Gubernur Bengkulu yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan tersebut mulai berlaku sejak ditetapkan, Jum’at, 21 Februari 2025.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: