Indonesia Dianggap Menjadi Penjajah Timor Leste? Ini Awal Mula Presiden Soeharto Rebut Timur-Timur

BACA JUGA:Mau Jalan-Jalan ke Timor Leste? Berikut Rekomendasi Destinasi Wisata yang Indah di Timor Leste

Dari sana masyarakat Timor Leste menganggap operasi militer Indonesia adalah menjajah tanah air mereka. Bahkan ada kasus pembantaian santa cruz yang membuat mata dunia mulai melirik Indonesia

Inilah pemicu akhirnya terjadi referendum di Timor Leste, karena ada isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI secara besar-besaran. Hal ini juga jadi pembelajaran ketika menangani KKB Papua.

Terus dilansir dari kumparan.com, setelah mayoritas rakyat Timor Timur tidak menerima integrasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga tidak mengakui integrasi. Awalnya, resolusi setiap tahun dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam keras tindakan Indonesia di Timor Timur.

Tetapi perlahan-lahan kecaman melemah sampai ketika masalah ini dikeluarkan dari agenda Majelis Umum pada tahun 1983 dan dijajaki saluran-saluran diplomatik lain. Di bawah kepemimpinan FRETILIN, orang Timor Timur melawan pendudukan Indonesia dengan perjuangan bersenjata sampai mereka dikalahkan.

Pemimpin FRETILIN Nicolau Lobato terbunuh pada 31 Desember 1978 dan pada 26 Maret 1979 Indonesia menyatakan bahwa Timor Timur sudah aman. 

Kebanyakan orang Timor Timur yang terdiri dari sekitar 100.000 sampai 180.000 jiwa mati selama pendudukan pada masa antara tahun 1975 dan 1979 karena kelaparan dan penyakit. Sesudahnya, pejuang-pejuan Timor Timur yang tersisi direogreasi di bawah pimpinan Xanana Gusmao. 

Mereka melawan integrasi dengan perang geriliya dan gerakan bawah tanah di kalangan penduduk sipil. Selama tahun 1990an, dukungan untuk kemerdekaan di kalangan generasi mudah di Timur Timur. Perjuangan mereka mendapatkan dukungan internasional dan aktivis-aktivis di Indoesia, terutama setelah pemberitaan media mengenai pembantaian di kubutan Santa Cruz, Dili pada tanggal 12 November 1991.

Ketika Presiden Soeharto dipaksa untuk mundur pada 21 Mei 1998, banyak perubahan demokratis terjadi di Indonesia. Presiden baru Indonesia. 

B.J. Habibie menawarkan penyelenggaraan pemungutan suara di Timor Timur yang dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 30 Agustus 1999. Mayoritas besar rakyat menolak pilihan otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. 

Pada bulan Oktober 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia mengakhiri proyek Orde Baru di Timor Timur dengan mencabut Undang-Undang tahun 1976 yang mengesahkan integrasi. Pada 20 Mei 2002, setelah satu kurun waktu pemerintahan peralihan Perserikatan Bangsa-Bangsa, wilayah ini menjadi negara merdeka Timor Leste.*

Sumber: