Pusat Intervensi Perbaikan Jalan Daerah 7718, 40 Km, Termasuk di Mukomuko

Seperti halnya peristiwa jalan viral di Provinsi Lampung. Disampaikan Febry Calvin, Presiden menginginkan pemerintah pusat segera melakukan penanganan. 

‘’Dalam konteks itu Presiden sudah menyampaikan bahwa kasus di Lampung, akan dilakukan dalam waktu dekat, paling kurang pada bulan Juli,’’ urainya.  

Curhat Deputi I KSP, Setiap Bulan Didatangi para Bupati 

Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta mengaku kantornya sering didatangi para kepala daerah. Dirinya menerima atensi dari para bupati yang berkaitan dengan problem masalah infrastruktur. 

Diceritakannya, salah satu contoh Bupati Mukomuko, Bengkulu. Dengan atensi yang disampaikan Bupati Mukomuko, dirinya sempat turun langsung ke daerah. Ingin melihat langsung sesuai dengan yang disampaikan oleh Bupati Mukomuko.

‘’Saya melihat langsung bahwa daerah itu (Mukomuko, red) penghasil, punya sawit luar biasa. Tetapi yang terjadi adalah dari kebun sawit keluar ke jalan nasional, itu jalannya rusak dan butuh waktu tempuh yang sangat luar biasa. biaya sangat mahal,’’ paparnya.   

BACA JUGA:Google Berkolaborasi dengan Samsung Untuk Mengembangkan Android 14, Ini Fitur Terbarunya

Ferby Calvin mengakui Kabupaten Mukomuko memiliki potensi yang luar biasaya, daerah yang kaya raya, tetapi daerahnya tidak memiliki memiliki keterbatasan dalam mengintervensi pelaksanaan pembangunan jalan di daerah itu. 

‘’Dengan Inpres Nomor 3 ini, sektor-sektor super prioritas inilah yang menjadi bagian dari intervensi dari pemerintah pusat. Itu yang saya katakan bahwa tidak memanjakan, tetapi mengungkit ekonomi baru, pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sendiri di wilayah,’’ ujarnya. 

Selain itu, Febry Calvin juga pernah didatangi Bupati Nias Utara. 

‘’Ketika pertama kali saya ketemu, betul-betul sedih. Kenapa pak Bupati sedih, dia katakan kami sudah capek miskin di republik ini pak. Selama kami bergabung di republik kami capek dengan miskin, dan air matanya jatuh. Saya bilang, kenapa? kami punya laut, kami punya kebun, kami punya pertanian, kami punya ikan, kami punya lobster, tetapi tidak bisa bawa, sedang kami turun ke lapangan dan sudah tangani dengan baik. KKP kami bawa, PU kami bawa, dan kami pastikan bahwa jalan, waktu itu belum ada Inpres ini. tetapi kita cari ruang, daerah kaya di situ, tapi tidak punya apa-apa,’’ ulasnya.  

BACA JUGA:Pelaku Kasus Mengerikan Ini Jawabannya Bikin Ketawa, Netizen Rame, Apakah Pelaku Waras

Di Maluku, di Maluku ada pelabuhan. Ketika ombak di barat, orang ke pelabuhan timur, ketika musim ombak timur, orang ke wilayah barat. Tapi konektivitas tidak jalan. Jalan-jalan enggak ada, semuanya pulau-pulau. 

‘’Tetapi kembali lagi, tanggung jawab pemerintah kabupaten provinsi, tanggung jawab pemerintah kabupaten kota tidak boleh hilang. Karena intervensi Inpres ini hanya untuk sektor-sektor super prioritas yang mengungkit ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi baru menjadi hal yang sangat penting, seperti di Maluku di Pulau Serang,’’ demikian Febry. *

Sumber: