Tidak ada Honorer Pokir, Bupati Juga Tidak Setuju

‘’Silahkan cek di Diknas, tidak ada dana pokir untuk honor, anggaran yang kita akamodir nyantol di anggaran honor daerah. Atau cek di BKD, di mana saja dana Pokir dewan. Penambahan itu murni untuk membantu kebutuhan sekolah yang kekuragan guru,’’ tegas Anton.

Masih disampaikannya, soal rencana penambahan honorer baru untuk menutupi kekurangan ini, informasinya belum terjadi, karena bupati tidak setuju.

Sebab ada kesepakatan bersama di pusat, tidak boleh lagi ada pengangkatan honorer baru.

BACA JUGA:Tutup Buku, Duta Arta Mandiri Surplus Rp 431 juta

‘’Bupati tida setuju, karena kesepakata bersama di pusat, tidak boleh lagi ada pengangkatan honorer baru,’’ tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mukomuko, Epi Mardani, S.Pd juga meluruskan, tidak ada honorer pokir.

Rencana dari dinas adalah ingin membantu sekolah yang kekurangan guru, karena pihak sekolah tidak cukup anggaran untuk menambah guru.

Tenaga yang ingin ditambah bukan honor daerah, tapi TKS. Ini belum terlaksana, karena bupati tidak menyetujuinya.

‘’Itukan baru rencana kita membantu sekolah yang kekurangan guru, SK belum kita terbitkan. Bahkan kami belum koordinasi dengan bupati,’’ tutupnya.*

Sumber: