Sapuan Diminta Lantik Pejabat Sesuai Janji Politik

Saran Ketua Komisi I DPRD Mukomuko

MUKOMUKO – Informasinya, mutasi pejabat besar-besaran akan berlangsung dalam minggu ini. Gelombang mutasi kali ini akan merombak kabinet yang ada saat ini. Mulai dari pergeseran eselon II, eselon III dan eselon IV berpeluang mengalami pergeseran. Karena dinilai sangat penting dan menentukan pemerintahan kedepan, Ketua Komisi I DPRD Mukomuko Armansyah, ST, berharap dalam penempatan pejabat, harus sesuai visi misi dan janji politik bupati dan wakil bupati. Tentunya janji yang dimaksud yakni pejabat ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Ia mengingatkan pelantikan pejabat nantinya, tidak berdasarkan kedekatan dan hubungan emosional. ‘’Mutasi kali ini akan menjadi perhatian semua orang. Karena untuk pertama dan sudah lama ditunggu-tunggu. Sebab susunan pejabat yang diangkat bakal menjadi tolak ukur seperti apa sikap atau kebijakan bupati menyangkut ASN dan juga tolak ukur kinerja pemerintahan kedepan. Bahkan berbagai pihak akan menantikan kebenaran dari sebuah janji politik yang telah dilontarkan oleh Sapuan-Wasri saat kampanye dulu. Intinya mutase kali ini akan menjadi tolak ukur kesuksesan agenda kedepan,’’ tegas Armansyah. Lanjutnya, penempatan pejabat dilakukan secara profesional dengan menempatkan orang sesuai bidangnya. Pemerintah sebelumnya yang menjadi sorotan salah satunya susunan pejabat dianggap tidak sesuai, contoh Dinkes tidak dipimpin orang kesehatan. Kemudian dokter atau guru menjadi Kadis LH. Hal seperti ini diharapkan oleh Armansyah, jangan sampai terjadi lagi. Mengenai orang dekat atau keluarga yang ditunjuk menjadi pejabat, menurut Arman tidak ada persoalan, selagi benar-benar menguasai bidangnya dan lebih mampu. ‘’Kuncinya pejabat sesuai bidangnya, saya tidak persoalkan apakah itu orang dekat bupati, kalau memang bidangnya silahkan saja. Yang bahaya itu, memaksa menempatkan pejabat bukan pada bidangnya, akhirnya menjadi rusak,’’ tegasnya. Pejabat yang akan diangkat bupati meski bisa bekerja dengan lebih baik dan mampu dengan cepat mengikuti sistem kerja bupati yang dikenal cepat. Karena sekeras apapun bupati bekerja, kalau pejabat tidak mampu, hasilnya juga tidak akan sesuai, karena yang menjadi pelaksana adalah pejabat dibawahnya. ‘’Yang akan melaksanakan kebijakan bupati itu adalah orang-orang dibawahnya, maka harus sesuai dengan mampu kerja cepat,’’ tutupnya.(jar)

Sumber: