KPU Ajak Samakan Persepsi Kampanye Pilkada

METRO – Kemarin (21/8) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko menggelar rapat koordinasi terkait dengan kampanye Pilkada yang akan segera dilangsungkan. Kegiatan ini menghadirkan segenap pengurus partai politik, pimpinan media massa serta organisasi wartawan. Inti dari rapat koordinasi ini, adalah penyamaan persepsi terkait dengan jadwal dan aturan berkampanye oleh para kandidat calon nantinya.

Ketua KPU Irsyad Kamarudin mengatakan, kegiatan ini penting dilaksanakan supaya kampanye Pilkada kelak dalam berjalan dengan lancar dan tertib. Dilibatkannya partai politik dan media massa, karena memang berkaitan dengan kegiatan kampanye. Partai adalah pelaku kampanye terhadap kandidat yang akan diusungnya, sementara media massa menjadi wadah sosialisasi para calon. Selain itu peran media massa sangat penting dalam menyukseskan setiap tahapan Pilkada, apalagi pada kampanye kalak.

‘’Kampanya merupakan salah satu tahapan inti dari Pilkada nanti, sangat penting dan rawan dengan berbagai pelanggaran. Maka kita perlu menyamakan pemahaman terkait aturan berkampanye, supaya semuanya berjalan dengan lancar,’’ ungkapnya.

Lanjutnya, selain mengenai aturan dan jadwal berkampanye, juga penting menjadi perhatian para kandidat, partai politik dan tim calon untuk menerapkan protokol kesehatan. Maka dalam rakor ini salah satu pembicara dari dinas kesehatan. Karena Pilkada masih dalam suasana ancaman virus corona, setiap melakukan kampanye apalagi pengumpulan massa perlu mematuhi aturan kesehatan. Juga kampanye harus sportif, dilarang keras menggunakan isu SARA, kesukuan dan sebagainya.

‘’Perbedaannya, pada Pilkada sekarang penerapan protokol kesehatan perlu dilakukan, karena kita masih dalam suasana COVID-19, selebihnya tidak jauh berda dengan pemilu sebelumnya. Pada dasarnya aturan berkampanye ini sudah dituangkan dalam PKPU,’’ tuturnya.

Anggota KPU lainnya, Mansur.S juga menerangkan mengingat penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas mandiri,  jujur,  adil, maka perlu  keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan aksesibilitas. Maka diharapkan seluruh Stakeholder lebih waspada dan cermat terhadap isu-isu politik. Dalam hal ini, masyarakat juga diminta untuk serius melakukan pengawasan dan mengawal terkait pelanggaran yang dilakukan dalam Pemilu.

‘’Kegiatan ini fokus diskusi tentang pedoman teknis kampanye yang akan dilakukan. Intinya kita perlu keterbukaan dan ketaatan atas aturan yang ada,’’ tutupnya. (jar)

Sumber: