Tentu tahap awal kebijakan ini menimbulkan resiko ketidak stabilan. Namun diyakininya, kebijalan penanganan CPO kedepan satu pintu akan membuat harga TBS lebih trabsparan dan terkontrol.
"Kita yakin kebijakan Presiden Prabowo ini untuk mengontrol ekonomi kita petani sawit, pemerintah ingin memastikan transparansi, tidak ada lagi ekspor yang tidak tercatat di negara, maupun praktik mark up," tuturnya.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Hari Mustaman, SP., MP, mengatakan penurunan harga TBS di Mukomuko terjadi secara beruntun selama tiga kali, pertama turun Rp 250 hingga Rp 400 per-kg, kemudian turun lagi Rp 500 hingga Rp 600 per-kg dan terakhir turun Rp 100 per-kg.
Ia juga mengakui penurunan harga ini setelah adanya pidato presiden terkait dengan pengelolaan ekspor satu pintu melalui BUMN.
Pihaknya sudah sudah menurunkan tim ke beberapa pabrik di Mukomuko terkait dengan anjloknya harga TBS ini. Penjelasan dari managemen, masalah kebijakan harga sepenuhnya dari kantor pusat perusahaan.
Namun juga diprediksi, penurunan harga ini, karena ada keraguan dari pengusaha soal kebijakan baru pemerintah tersebut.
"Pihak pabrik di Mukomuko membeli buah sesuai perintah dari kantor pusatnya, kemungkinan mereka ada keraguan. Maka dugaan penurunan ini dampak dari kebijakan pemerintah tidak dipungkiri," paparnya.
Ia juga mengatakan, bukan saja penurunan harga, banyak toke sawit dan pemilik rump menahan pembelian buah petani karena takut resiko. Juga ada yang ingin membeli buah dengan harga jauh dari harga di pabrik, untuk antisipasi penutunan kembali. Banyak para toke yang mengalami kerugian besar karena membeli buah dengan harga hingga Rp 2900 ke petani, saat dijual harga turun ke 2000 per-kg.
"Sekarang toke masih wait and see. Mudahan harga tidak turun lagi, karena dari kemarin sampai sekarang masih tetap," tutupnya.*