Namun ini juga diperkirakan belum cukup karena belanja pegawai di APBD sudah cukup tinggi.
"Kalau benar-benar diterapkan, TPP pasti kita korbankan, terus juga PPPK paruh waktu juga bisa tidak dilanjutkan kontraknya. Daerah lain sudad ada yang membuat kebijakan merumahkan," pungkasnya.*