Pemerintah daerah tidak akan kebingungan menjawab pertanyaan dari kementerian atau lembaga terkait saat rapat koordinasi atau evaluasi program.
Juga Rahmadi menyampaikan bahwa data akurat bukan hanya penting untuk komunikasi dengan pusat, namun juga menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah secara umum.
Dalam konteks pertanian, data tersebut menjadi dasar dalam merancang program-program strategis, seperti pengembangan kawasan tanaman pangan, program diversifikasi pertanian, dan distribusi pupuk subsidi.
"Jangan sampai kita salah hitung, misalnya ternyata kebutuhan pupuk lebih besar dari yang kita duga karena datanya tidak akurat. Ini bisa merugikan petani kita sendiri. Jadi ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi menyangkut kesejahteraan masyarakat petani," jelas Rahmadi.
Ia pun berharap agar seluruh pihak, baik OPD teknis, penyuluh lapangan, hingga pemerintah desa bisa bekerja sama demi terwujudnya sistem data pertanian yang valid dan terintegrasi.
Upaya pembaruan dan sinkronisasi data ini sejalan dengan semangat nasional menuju sistem satu data pertanian yang diusung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian.
Dengan integrasi dan sinkronisasi data dari berbagai pihak, maka proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan pertanian diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.*