"Rencana outsourcing ini masih tahap pembahasan, kalau melihat kondisi anggarannya, kemungkinan pada APBD perubahan nanti baru tersedia. Maka sekarang itu perlu diclearkan dulu seperti kesepakatan dengan pihak ketiga dengan memperhatikan kemampuan daerah," katanya.
Mau tidak mau outsourcing harus dilakukan, karena ada beberapa kebutuhan pekerja yang akan menjadi masalah besar jika dirumahkan.
Seperti pasukan kuning atau petugas kebersihan di Dinas LH. Kalau sempat mereka tidak ada lagi, dampaknya bagi kebersihan cukup besar, sampah bakal berserakan dan pasti masyarakat marah.
"Petugas kebersihan, penjaga atau satpam dan lainnya itu harus ada, kalau tidak dampaknya besar bagi kita. Sekarang mengangkat honorer tidak boleh lagi. Sebetulnya kalau bukan karena kebijakan bupati, sejak januari tidak boleh lagi ada pembayaran gaji non ASN ini," tuturnya.
Sebelumnya, Asisten III Setdakab Mukomuko, H Bustari Maller, M.Hum menyatakan. Pemerintah daerah belum dapat mengetahui apakah proses pengalihan ke outsourcing tersebut bisa diakomodir atau tidak.
Sebab saat ini masih dalam proses dikaji, apakah bisa dijalankan di tahun ini atau belum, terutama tenaga honorer yang tidak bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. (PPPK).
"Yang jelas, kebijakan tenaga honorer yang tidak bisa diangkat PPPK namun dialihkan menjadi pegawai outsourcing masih dalam kajian," tegangnya.
Jika pun itu bisa dilakukan, maka kemungkinan mereka yang akan dialihkan ke outsourcing tersebut kebanyakan tenaga honorer yang bertugas sebagai petugas kebersihan.
Karena selama ini tenaga honorer yang bertugas menjadi petugas kebersihan sebagai ujung tombak menjaga kebersihan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko.
"Bahkan petugas kebersihan itu tidak pernah absen dari tugas dan fungsinya menjaga kebersihan baik itu hari libur dan hari besar keagamaan mereka tetap bekerja," pungkasnya.*