Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko Eva Trirosanti, SH tidak menepis bahwa masih terdapat ribuan honorer yang mesti ditanggung daerah.
Belum lagi para THL, tenaganya sangat dibutuhkan daerah seperti para pasukan kuning.
‘’Faktanya demikian, jumlah non ASN di Pemkab Mukomuko masih ribuan,’’ ujarnya.
Kalaulah Pemkab sepakat memberikan solusi mengangkat semua honorer jadi PPPK paruh waktu, tentu harus konsisten menyediakan anggaran gaji.
‘’Mau tidak mau, Pemkab harus mencari solusi. Menyediakan gaji untuk mereka di APBD. Sebab soal gaji PPPK paruh waktu menjadi tanggung jawab masing-masing daerah,’’ tegasnya.
Eva Trirosanti juga mengomentari penyelamatan para THL Pemkab Mukomuko. Menurutnya, berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025, tiada celah pengangkatan THL menjadi PPPK paruh waktu. Solusinya, kata Eva, mereka berpeluang dipekerjakan sebagai tenaga outsourcing.
‘’Untuk sementara ini, belum ada solusi soal persediaan gaji untuk pekerja THL. Berkemungkinan mereka bakal menjadi tenga outsourcing, dan tentunya dibayar dengan upah yang lebih besar dari sekarang atau standar UMK,’’ demikian Eva.