RMONLINE.ID - Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu termasuk zona merah rawan gempa bumi dan tsunami, karena berada di zona megathrust Mentawai-Siberut.
Belakangan ini tengah ramai pemberitaan terkait potensi gempa bumi besar yang bisa terjadi kapan saja melanda berbagai daerah termasuk Mukomuko.
Potensi yang diduga oleh para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar (seismic gap) yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, sehingga energi gempa signifikan bisa meletus kapan saja.
Menyikapi pemberitaan yang berkembang belakangan ini, Pemerintah Kabupaten Mukomuko ternyata tidak diam dan bahkan sudah mengambil berbagai langkah untuk menghadapi bencana jika benar-benar terjadi.
BACA JUGA:SAH! Paslon Bupati Mukomuko Renjes - Rismanaji Sudah Kantongi B.1.KWK PKB
BACA JUGA:SK 25 Anggota DPRD Mukomuko Sudah Keluar, Selasa 20 Agustus Pelantikan
Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mukomuko, Ruri Irwandi,ST diminta keterangannya, Sabtu 17 Agustus 2024, mengatakan terkait dengan isu atau prediksi gempa besar di zina Megathrust Selat Sunda (M8,7) dan Megathrust Mentawai-Suberut (M8,9), sebetulnya bukan hal baru.
Hanya saja belakangan ini mulai ramai kembali, seiring kekhawatiran ilmuwam Jepang terhadap Megathrust Nankai.
Prediksi energi gempa ini sudah tertahan cukup lama, ini dilihat dari siklusnya sejak gempa besar ratusan tahun lalu.
Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1946 (usia seismic gap 78 tahun), sedangkan gempa besar terakhir di Selat Sunda terjadi pada 1757 (usia seismic gap 267 tahun) dan gempa besar terakhir di Mentawai-Siberut terjadi pada 1797 (usia seismic gap 227 tahun).
"Ini sudah cukup lama diprediksi karena memang potensi itu menurut ahli ada, sudah ratusan tahun energi besar itu tidak dilepaskan, maka prediksi saat dilepaskan akan terjadi gempa besar," kata Rury.
BACA JUGA:Sapuan Belum Ambil Keputusan, Peta Politik Jelang Pilkada Berpeluang Berubah
BACA JUGA:DPMD Apresiasi OTT Terhadap Pelaku Pemerasan Kades di Mukomuko
Menyikapi informasi atau isu ini, pemerintah daerah mulai menyiapkan Rencana Kontinjensi (Renkon), sebagai bentuk kesiapan andai terjadi.
Dalam hal ini, BPBD memetakan keperluan menghadapi bencana dengan koordinasi dengan semua sektor, baik dinas maupun dengan TNI dan Polri.